Dedi Mulyadi Tetapkan UMP Jawa Barat 2027 Jadi Rp3 Juta, Naik 29,44 Persen dan Berdampak ke Sejumlah Daerah

pantau.com
2 jam lalu
Cover Berita

Pantau - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2027 sebesar Rp3 juta atau naik 29,44 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Besaran UMP Jawa Barat 2027 mengalami kenaikan sebesar Rp682.399 dibandingkan UMP 2026 dengan menggunakan formulasi perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka menjelaskan bahwa penggunaan formula KHL berfungsi sebagai jaring pengaman untuk meredam ketimpangan upah antarwilayah.

Penetapan tersebut juga bertujuan memastikan standar upah minimum kabupaten dan kota berada di atas batas aman Rp3 juta.

"Formula yang digunakan sekarang itu adalah kebutuhan hidup layak atau KHL, di mana KHL terendah di Provinsi Jawa Barat itu ada di Rp3.096.000. Jadi Rp3 juta itu adalah safety net," ujar Kim di kawasan pabrik tekstil Kwangduk Worlwide, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu.

Formulasi Perhitungan UMP Jawa Barat 2027

Penetapan UMP Jawa Barat 2027 disebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (1) undang-undang tersebut, penetapan UMP dihitung menggunakan formula KHL dikalikan 70 persen.

KHL Provinsi Jawa Barat sebesar Rp4.248.132 dikalikan 70 persen menghasilkan besaran upah minimum sebesar Rp2.973.692,4 yang kemudian dibulatkan ke atas menjadi Rp3 juta.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa pengumuman upah minimum tahun 2027 dilakukan secara bertingkat, dimulai dari UMP, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), hingga Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Menurut Dedi, penetapan UMP sebesar Rp3 juta merupakan kebijakan jalan tengah untuk menyeimbangkan disparitas upah antara daerah industri padat modal dan industri padat karya.

Sejumlah Daerah Terdampak Kenaikan UMP Jawa Barat

Berdasarkan data 2026, Kota Bekasi memiliki UMK tertinggi di Jawa Barat dengan besaran mencapai Rp5,9 juta, diikuti Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang.

Dedi menyebut penetapan UMP Rp3 juta tidak berdampak terhadap sejumlah daerah yang struktur upahnya telah melampaui angka tersebut.

Daerah tersebut meliputi Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Purwakarta, Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung.

Sebaliknya, kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap pekerja dan pengusaha di wilayah dengan UMK menengah hingga rendah, terutama pada sektor industri garmen, tekstil, dan alas kaki.

Sejumlah daerah yang terdampak antara lain Kota Banjar dengan UMK 2026 sebesar Rp2,33 juta, Kabupaten Pangandaran sekitar Rp2,3 juta, Kuningan sekitar Rp2,4 juta, dan Kabupaten Majalengka sekitar Rp2,6 juta.

Wilayah lainnya meliputi Indramayu dan Kabupaten Cirebon dengan UMK sekitar Rp2,7 juta, serta Ciamis, Garut, Sukabumi, dan Tasikmalaya.

Pemprov Jawa Barat Buka Pengajuan Pengecualian UMP

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat membuka mekanisme pengajuan pengecualian bagi perusahaan yang keberatan memenuhi ketentuan UMP 2027.

Pengajuan tersebut akan diverifikasi berdasarkan aspek administrasi dan kemampuan keuangan perusahaan untuk menjaga keberlangsungan usaha serta lapangan kerja.

"Bagi perusahaan yang keberatan memenuhi UMP, Pemprov Jabar membuka mekanisme pengajuan perkecualian yang akan diverifikasi berdasarkan aspek administrasi dan kemampuan keuangan demi menjaga kelangsungan usaha serta lapangan kerja," kata Kim.

Penyelesaian Sengketa UMSK Jawa Barat 2026

Sementara itu, penetapan UMSK 2026 sebelumnya sempat digugat sebanyak dua kali melalui jalur hukum di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemprov Jawa Barat menerima putusan tingkat banding dan telah menerbitkan perubahan Keputusan Gubernur.

Perusahaan yang memiliki kemampuan finansial diwajibkan membayarkan selisih kenaikan upah UMSK, sedangkan perusahaan yang tidak mampu dapat menempuh mekanisme kesepakatan bipartit.

"Perusahaan yang mampu diwajibkan membayarkan selisih kenaikan upah UMSK, sedangkan perusahaan yang tidak mampu diputuskan melalui kesepakatan bipartit antara pengusaha dan serikat buruh setempat," tutur Dedi di kesempatan yang sama.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Trump Gencet Tetangga RI: Beli Pangan dan Energi AS atau Hadapi Masalah!
• 14 jam lalurepublika.co.id
thumb
Rusia Gempur Sejumlah Wilayah di Ukraina, Dua Orang Tewas dan 83 Terluka
• 2 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Kembali ke Kursi Dewan ICAO, Ini Fokus Menhub Dudy
• 7 jam lalumetrotvnews.com
thumb
KONI Kabupaten Kediri Bidik 35 Emas dan Lima Besar Porprov Jatim 2027
• 13 jam laluberitajatim.com
thumb
Indonesia Masuk Tujuh Besar Negara Paling Terdampak Krisis Iklim
• 10 jam lalurepublika.co.id
Berhasil disimpan.