Jakarta, VIVA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta meminta para pengusaha mematuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 yang ditetapkan sebesar Rp6.136.941 per bulan. Di sisi lain, pemerintah daerah diharapkan memberikan pendampingan kepada perusahaan yang mengalami kesulitan memenuhi kenaikan upah tersebut.
Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan, penetapan upah minimum perlu memperhatikan kepentingan pekerja dan kemampuan perusahaan dalam menjaga keberlangsungan usaha. Menurutnya, pekerja membutuhkan kepastian penghasilan, sementara pengusaha harus memastikan pembayaran upah dapat dilakukan secara rutin.
"Bagi pekerja, yang penting adalah berapa yang bisa dibawa pulang. Bagi pengusaha, yang harus dipastikan adalah upah itu bisa dibayar setiap bulan. Dua kepentingan ini harus kita jaga bersama," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Diana juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka pendampingan bagi perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan, terutama ketika biaya operasional meningkat sementara penjualan belum mengalami kenaikan.
Meski demikian, ia menegaskan pengusaha tetap harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. "Kita harus tetap mentaati regulasi yang ada," ucap Diana.
Menurut Diana, kenaikan upah pekerja juga memiliki kaitan dengan aktivitas ekonomi karena penghasilan masyarakat dapat mendorong konsumsi di pasar, warung, hingga toko. Data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta menunjukkan konsumsi rumah tangga menyumbang 63,24 persen terhadap perekonomian Jakarta pada triwulan II 2026.
Ia berharap pemerintah tidak hanya mengawasi pelaksanaan ketentuan upah minimum, tetapi juga menyediakan ruang konsultasi bagi perusahaan yang mengalami kesulitan. Pembinaan, menurutnya, perlu diutamakan sebelum pemberian sanksi.
"Kalau ada kesulitan, mari duduk bersama sejak awal. Pekerja perlu tahu kondisi usahanya, dan pengusaha perlu mendengar apa arti kenaikan ini bagi keluarga pekerja. Dari keterbukaan itu, kita bisa mencari jalan untuk menjaga pekerjaan dan memperbaiki kesejahteraan," katanya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menegaskan pemerintah daerah akan menindak perusahaan yang tidak menerapkan UMP 2027.
"Kalau kemudian ada yang tidak menjalankan, maka Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil sikap tegas terhadap hal itu," kata Pramono di Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (20/11/2026).





