jpnn.com, MUARADUA - Polres Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatera Selatan, memecat lima orang anggotanya yang terbukti terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika.
Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tersebut dipimpin langsung Kapolres OKU Selatan AKBP I Made Redi Hartana.
BACA JUGA: 3 Polisi Dipecat Secara Tidak Hormat, Wakapolres Donggala: Mereka Tak Layak Lagi Jadi Anggota Polri
Redi menegaskan bahwa komitmen pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga diterapkan secara tegas dan konsisten di lingkungan internal kepolisian.
Ia menjelaskan penindakan tegas tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan disiplin serta menjaga integritas institusi Polri. Kelima personel tersebut dijatuhi sanksi pemecatan setelah terbukti melanggar aturan melalui mekanisme sidang kode etik profesi Polri.
BACA JUGA: 689 Polisi Dipecat Sepanjang 2025
"Dari lima personel tersebut, tiga orang telah resmi diberhentikan dan menjalani upacara PTDH pada 25 Mei 2026, sedangkan dua lainnya sudah menerima putusan PTDH pada 31 Juli 2026 dan saat ini masih menunggu penerbitan Surat Keputusan Kapolda Sumatera Selatan," tegas Redi dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pembenahan internal Polres OKU Selatan, sekaligus menegaskan bahwa penegakan aturan berlaku bagi seluruh personel tanpa pengecualian.
Kapolres OKU Selatan menegaskan bahwa pemberantasan narkoba harus dimulai dari integritas aparat penegak hukum itu sendiri.
"Sejak awal menjabat, saya menegaskan bahwa tidak boleh ada ruang bagi penyalahgunaan maupun peredaran narkoba, termasuk di lingkungan internal kepolisian. Kita harus berani menegakkan aturan terhadap diri sendiri sebelum menuntut masyarakat untuk mematuhinya. Tidak ada perlindungan bagi siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran," tegas Kapolres.
Adapun anggota yang diberhentikan tidak dengan hormat yaitu Bripka YV, Bripka ICK, Bripka EK, Bripka D dan Briptu MRR.
Dari lima personel yang dijatuhi sanksi PTDH, tiga orang diantaranya telah menyelesaikan proses pemberhentian, sementara dua lainnya masih berada dalam tahapan penyelesaian administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Kapolres menjelaskan bahwa penegakan kode etik terhadap personel merupakan bentuk tanggung jawab pimpinan dalam menjaga profesionalisme, kedisiplinan, dan kehormatan institusi Polri.
"Penegakan disiplin internal dan pemberantasan narkoba merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menghadirkan kepolisian yang semakin profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat," ujarnya.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean
/https%3A%2F%2Fcdn-dam.kompas.id%2Fimages%2F2026%2F11%2F21%2F4e1faa6ee3642ffedc561428f60e6a6b-WhatsApp_Image_2026_11_21_at_20.20.22.jpeg)



