Kejari Jakut Usut Dugaan Korupsi Triliunan Rupiah Proyek Tol Cibitung-Cilincing

detik.com
11 jam lalu
Cover Berita
Jakarta -

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sedang mengusut dugaan korupsi proyek tata kelola pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC). Kasus ini diduga telah merugikan keuangan negara mencapai triliunan rupiah.

"Insyaallah saya yakinin kerugiannya triliunan. Dugaan ya, masih dugaan," kata Kajari Jakarta Utara Roy Riadi saat dihubungi, Sabtu (21/11/2026).

Roy mengatakan pengusutan perkara ini berawal dari adanya laporan masyarakat. Menurutnya, status penanganan perkara ini sudah naik ke tahap penyidikan.

"Jadi awalnya itu sebenarnya itu ada beberapa masyarakat tuh mengeluhkan, pada saat itu ada pergantian tanah itu mereka tuh nggak dapat. Lalu saya tunjuk tim turun ke lapangan, ngecek masuk tol dululah, pengin tahu gimana sih keadaan tolnya, berapa harganya, gitu-gitu ya kan, ternyata mahal," ucap Roy.

"Terus kita cari informasi dan kita dapat pengumpulan bukti-bukti awal, lalu kita ngelakukan penyelidikan," tambahnya.

Baca juga: Pengakuan Megawati Ditawari Masuk tapi Pilih di Luar Pemerintah

Roy mengatakan ada tiga kantor hingga rumah yang digeledah terkait perkara tersebut. Namun, dia mengatakan untuk saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan.

"Nah, setelah naik ke penyidikan, langkah pertama kita mengumpulkan alat-alat bukti, kita lakukan penggeledahan dulu di beberapa tempat. Dari informasi kan dari penyelidikan kita udah tahu nih pihak-pihak terkait kan, kayak direktur ini, direktur ini, kan. Kita geledah rumah dan kita geledah kantor, tiga kantor lah kita geledah, kantor CTP, kantor Waskita WTR, ya kan, sama kantor PT API, cucu perusahaannya Pelindo," jelasnya.

Roy belum bisa memastikan nilai pasti kerugian negara dalam perkara tersebut. Dia menyebut modus dugaan korupsi ini menggunakan pola white collar crime dengan adanya markup.

"Belum... belum bisa saya pastikan, cuman saya kasih tahu, ini perencanaannya tuh sekitar konsesi tol tuh perencanaannya itu sama tanah tuh sekitar Rp 3 triliunan lebih. Lalu berkembang kontraknya itu awalnya itu dibuat untuk itu sekitar Rp 5 triliun. Diadendum berkali-kali, adendumnya sampai Rp 9 triliun," imbuhnya.

Baca juga: Habiburokhman Jelaskan Tak Dimuatnya Illicit Enrichment dalam UU Perampasan Aset




(mib/fas)

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Wamensos Agus Jabo Minta Katim PKH Bekerja Secara Terpadu Entaskan Kemiskinan
• 13 jam lalukumparan.com
thumb
Usia Tak Halangi Semangat Sri Wahyuningsih Taklukkan GMS 2026
• 12 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Eks BIN Saut Situmorang Perkirakan Lebih dari 100 Orang Terlibat Jaringan Penyadapan dan Dugaan Makar
• 12 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Launching Inovasi 'Hallo Johor', Wali Kota Medan Dorong Percepatan Aduan dan Administrasi Warga di Tingkat Kecamatan
• 1 jam lalumediaapakabar.com
thumb
Pabrik PT Fonusa Agung Mulia di Serang Terbakar, Diduga Ada Karyawan Terjebak
• 3 jam lalutvonenews.com
Berhasil disimpan.