Respons Desakan Sidang In Absentia Riza Chalid, Ini Kata Kejagung

detik.com
3 jam lalu
Cover Berita
Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons desakan agar Mohamad Riza Chalid segera disidang secara in absentia (tanpa terdakwa). Riza Chalid merupakan tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero). Lantas bagaimana respons Kejagung?

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyebut ada sejumlah tahapan dan proses yang harus dilalui untuk mengajukan persidangan in absentia. Termasuk mempertimbangkan fakta persidangan dari perkara terkait lainnya.

"Dalam mengajukan persidangan in absentia ada tahapan atau proses-proses yang harus dilakukan seperti diumumkan dan di-DPO-kan, diajukan red notice ke Interpol. Di samping itu mempertimbangkan fakta-fakta persidangan termasuk para pelaku dan saksi-saksi lainnya," kata Anang kepada wartawan, Sabtu (21/11/2026).

Anang menjelaskan penyidik terus berupaya menghadirkan para tersangka yang melarikan diri ke luar negeri. Upaya menghadirkan pelaku sekaligus menyiapkan persidangan secara in absentia itu dilakukan baik terhadap Riza Chalid maupun buron kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM), yakni Jurist Tan.

"Penyidik dan penuntut umum Kejaksaan Agung sudah beberapa bulan lalu sedang berusaha menghadirkan para pelaku atau tersangka yang melarikan diri yang berada di luar negeri dan juga untuk dilakukan persidangan secara in absentia, baik itu MRC atau Jurist Tan," ujarnya.

Baca juga: Kejagung Ungkap Geledah di Bekasi Terkait Kasus Rp 2 T: Irisannya ke Riza Chalid

Meski keberadaan Riza Chalid masih diburu, Anang memastikan proses hukum serta pelacakan asetnya tetap berjalan. Dia juga memastikan bahwa perkara para pihak lain yang berkaitan dengan Riza Chalid maupun Jurist Tan sudah terbukti di persidangan.

"Namun demikian, penyidik dan penuntut umum tetap memproses pidana dan penelusuran aset milik MRC, serta terhadap para pelaku lainnya yang terlibat dengan MRC dan Jurist Tan seperti kasus yang melibatkan anaknya MRC dkk dan Nadiem dkk sudah terbukti dan saat ini dalam tahap upaya hukum," ucapnya.

Ditanya terkait kemungkinan tuntutan hukuman mati terhadap Riza Chalid, Anang menyebut hal tersebut dimungkinkan secara aturan. Namun, kata dia, penerapannya tetap bergantung pada syarat-syarat dalam undang-undang.

"Terkait tuntutan mati dapat dimungkinkan dan itu ada dan diatur dalam UU. Namun demikian, ada parameter atau syarat-syarat dan ketentuan dalam menerapkan tuntutan mati," katanya.

Untuk diketahui, Mohamad Riza Chalid ditetapkan sebagai salah satu tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah sejak Kamis (10/7/2025).

Karena tak pernah memenuhi panggilan penyidik dan keberadaannya belum diketahui, Kejagung memasukkan Riza Chalid ke dalam DPO dan mengajukan permohonan red notice. Interpol pun telah menerbitkan red notice terhadap Riza Chalid sejak 23 Januari 2026.

Baca juga: Febrie Adriansyah Ungkap Ada Anak Buahnya di Tim JPU yang Menangani Kasusnya

MAKI Desak Riza Chalid Disidang In Absentia

Sebelumnya, desakan sidang in absentia terhadap Riza Chalid dilayangkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). MAKI melayangkan somasi dan permohonan sidang in absentia kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung.

Dalam somasi yang diteken Koordinator MAKI Boyamin Saiman, dia menyoroti Riza Chalid yang dinilai sebagai aktor intelektual dalam perkara periode 2018-2023 tersebut sudah masuk DPO sejak 19 Agustus 2025 usai tiga kali mangkir dari panggilan. Namun hingga lebih dari satu tahun berjalan, belum terlihat pelimpahan perkara ke pengadilan.

"Meskipun Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka dan dimasukkan dalam DPO, hingga saat ini terhitung sudah lebih dari satu tahun tidak kunjung ditemukan tindak lanjut terhadap penanganan perkara yang melibatkan tersangka Riza Chalid, di mana hal ini akan mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum serta ketidakadilan terkait proses hukum tersangka Riza Chalid," kata Boyamin dalam keterangannya.

Boyamin merujuk Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa perkara tetap dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa apabila telah dipanggil secara sah namun tidak hadir tanpa alasan yang sah.

Boyamin juga menyinggung dugaan penggunaan paspor negara lain oleh Riza Chalid saat bepergian ke luar negeri melalui Balikpapan pada tahun 2023.

"Pada tanggal 15 Mei 2023 Riza Chalid diduga bepergian ke Balikpapan, Kalimantan Timur, memakai paspor negara lain dengan nama Abdul Kareem," ucap Boyamin.

"Tanggal 16 (Mei 2023) balik lagi ke Kuala Lumpur pesawat Malaysia Airlines yang langsung Balikpapan ke Kuala Lumpur, sehingga melihat kelicinannya maka sudah semestinya dilakukan sidang in absentia," tambahnya.

MAKI pun mendesak Jampidsus segera melimpahkan berkas perkara Riza Chalid ke pengadilan. Jika tidak ada tindak lanjut, MAKI menyatakan siap menempuh jalur praperadilan.

"Apabila tidak ditemukan tindak lanjut untuk melakukan sidang in absentia perkara tersangka Riza Chalid, maka kami siap menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan praperadilan," tegas Boyamin.




(ond/fas)

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Kontras Nasib Raphinha dan Vinicius Junior Usai Bela Timnas Brasil
• 3 jam lalukumparan.com
thumb
Kemenkeu Terbitkan PP 4/2026, Percepat Penagihan Piutang Negara Termasuk BLBI
• 10 jam lalukatadata.co.id
thumb
PUPR Depok siapkan portal digital salurkan aspirasi revisi RTRW
• 11 jam laluantaranews.com
thumb
Salju Tebal Putus Akses Jalan dan Picu Pemadaman Listrik di Fukushima Jepang
• 10 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Perjuangan Palestina tak Cukup Dilakukan Sipil, Wanda Hamidah Pertanyakan Peran Negara
• 7 jam lalurepublika.co.id
Berhasil disimpan.