Usut Makar Penyadapan Presiden, Ini Kata Polri Soal Penetapan Tersangka

idxchannel.com
9 jam lalu
Cover Berita

Dari penggeledahan, polisi mengamankan beberapa dokumen, spanduk, dan barang bukti lainnya yang diduga berkaitan dengan permulaan perbuatan makar.

Usut Makar Penyadapan Presiden, Ini Kata Polri Soal Penetapan Tersangka. (Foto: MNC Media)

IDXChannel—Bareskrim Polri masih belum angkat bicara mengenai penetapan tersangka dalam kasus dugaan makar dan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Polisi pun masih terus melakukan penyidikan secara tuntas, di antaranya melakukan penggeledahan rumah di Jakarta Selatan, Bogor dan Tangerang. 

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro menjelaskan, bahwa penggeledahan berlangsung di lima lokasi berbeda. Sebanyak empat lokasi berada di Bogor, sementara satu lokasi lainnya terletak di Tangerang. 

Baca Juga:
Marak Perundungan, DPR Dorong Polri Bentuk Direktorat Perlindungan Anak hingga Tingkat Polsek

”Penggeledahan ini menjadi rangkaian daripada tindakan penyidikan terkait dengan (dugaan) tindak pidana makar,” kata Susatyo, Sabtu (21/11/2026). 

Penggeledahan tersebut dilakukan secara maraton setelah penyidik memeriksa puluhan saksi dan menemukan barang bukti elektronik. Menurut Susatyo, salah satu rumah yang digeledah di Bogor dijadikan sebagai posko untuk melakukan tindakan makar. 

Baca Juga:
Geledah Rumah yang Diduga Jadi Posko Makar, Polri Sita Dokumen dan Spanduk

Di sini adalah salah satu posko, ya, yang menjadi dugaan permufakatan pada perbuatan permulaan. Sehingga kami berharap konstruksi yang kami bangun terkait dengan tindak pidana makar ini menjadi sempurna,” ujar Susatyo.

Dari rumah tersebut polisi mengamankan beberapa dokumen, spanduk, dan barang bukti lainnya yang diduga berkaitan dengan permulaan perbuatan makar. Susatyo menyebut, temuan itu bersesuaian dengan salah satu pasal yang digunakan oleh polisi dalam penyidikan kasus tersebut. 

Baca Juga:
Polri Fokus Selisik 3 Hal Ini saat Mengusut Dugaan Makar di Kasus Penyadapan

”Jadi, sudah pernah kami sampaikan bahwa makar itu sesuai dengan Pasal 160 adalah niat untuk melakukan serangan. Baik itu serangan secara fisik maupun nonfisik, baik itu siber dan lain-lain,” ucap Susatyo. 

Ia menyebut, sejauh ini sudah ada empat posko yang diduga saling terkait dengan tindak pidana makar tersebut. Dalam penggeledahan di daerah Jakarta, Bogor, dan Tangerang, kami menemukan berbagai aktivitas. Itu ada sekitar empat posko. Nanti lengkapnya akan kami sampaikan,” tambah Susatyo. 

Selain dokumen dan spanduk yang diamankan dari rumah di Bogor, Bareskrim Polri juga mengamankan perangkat elektronik dari lokasi lain. Menurut Susatyo, perangkat elektronik tersebut kini sudah disita oleh polisi. Seluruhnya dikumpulkan untuk mengungkap kasus tersebut secara terang-benderang. 

”Untuk perangkat elektronik, ada di tempat lain yang kami lakukan penyitaan, tetapi bukti-bukti dokumen kami temukan di tempat ini dan akan kami lengkapi pada saat nanti kami melaksanakan ekspos dengan pihak Kejaksaan,” jelasnya. 

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta akses ilegal.

Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan. 

Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa, 10 November 2026. Terbaru, Polri juga memecat Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik, Selasa, 17 November 2026. 

Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.  

Selain presiden, penyadapan diduga dilakukan terhadap pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha. 

Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun. Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun. Undang-Undang ITE Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana selama delapan tahun.  

(Nadya Kurnia)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Bukan Cuma Soal Jumlah, Ini Tantangan Perempuan untuk Berkembang di Dunia Kerja yang Didominasi Laki-laki
• 21 jam laluviva.co.id
thumb
Hasto Sebut Basis PDIP Babel Terkuat di Sumatera, Ini Alasannya
• 5 jam laluviva.co.id
thumb
Mendekam di Penjara, Nikita Mirzani Bikin Heboh Usai Muncul di Live Tiktok Sang Anak, Videonya Banjir Sorotan!
• 3 jam lalugrid.id
thumb
Respons Desakan Sidang In Absentia Riza Chalid, Ini Kata Kejagung
• 19 jam laludetik.com
thumb
AAI gandeng UPH tingkatkan kualitas advokat Indonesia
• 10 jam laluantaranews.com
Berhasil disimpan.