Mahfud MD menilai pengungkapan jaringan di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebenarnya dapat dilakukan dalam waktu singkat. Bahkan, menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu, pekerja teknologi informasi (IT) dari sektor swasta mengaku mampu membongkar jaringan tersebut dalam waktu 24 jam jika diberikan akses.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud saat berdiskusi dengan pakar hukum tata negara Refly Harun dalam tayangan di kanal YouTube Refly Harun, Sabtu (21/11/2026). Keduanya membahas perkembangan pengusutan dugaan penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Dalam diskusi tersebut, Refly mempertanyakan lambannya penetapan tersangka dalam kasus yang diduga melibatkan banyak pihak. Sejak mencuat pada 3 November lalu, baru sejumlah orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Padahal, operasi penyadapan berskala besar diduga melibatkan ribuan personel hingga tingkat kepolisian resor (polres).
Mahfud sependapat bahwa praktik penyadapan dalam skala besar tidak mungkin hanya melibatkan segelintir orang. Ia menilai pengungkapan aktor intelektual dan jaringan di balik aksi tersebut sebenarnya bergantung pada kemauan aparat penegak hukum.
"Sebenarnya membuktikan ke pengadilan menurut saya dan menurut Pak Susno dan menurut Pak Soleman Ponto itu gampang kok. Bahkan ada juga pekerja-pekerja IT swasta itu mengatakan, 'kalau saya diberi waktu 24 jam terbongkar semua kalau mau'. Apalagi polisi, kalau polisi bisa 12 jam itu kalau orang swasta saja bisa 24 jam," ujar Mahfud.
Mahfud menduga lambannya pengungkapan jaringan yang lebih luas mengindikasikan adanya upaya untuk menghentikan pengusutan pada titik tertentu. Ia bahkan menduga kondisi tersebut berkaitan dengan kemungkinan negosiasi agar penyidikan tidak berkembang ke pihak-pihak lain.
"Polisi 12 jam bisa membongkar kalau mau, tetapi nampaknya akan dihentikan pada satu titik sehingga itu dibaca mungkin ya bagian dari nego. Jangan sampai ke sanalah," kata Mahfud.
Baca Juga: Hitung 'Untung-Rugi' Negara Pasca Gibran Mundur di Usia 39 Tahun, Mahfud MD: Rp120 Miliar
Selain persoalan teknis penyidikan, Mahfud menekankan pentingnya mengungkap motif dan pihak yang memerintahkan penyadapan. Menurut dia, penyadapan terhadap kepala negara merupakan bentuk pengkhianatan dan memenuhi unsur tindak pidana makar. Karena itu, penyidik tidak seharusnya hanya berhenti pada pengakuan pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
"Tentu saja kita semua yang punya akal sehat, enggak mungkin untuk kepentingan dia sendiri. Pasti untuk kepentingan satu kekuatan, dan kekuatan itulah yang harus dibuktikan secara di dalam hukum, bukan di dalam logika," tegas Mahfud.





