OJK Terbitkan Aturan Solvabilitas Asuransi, Rasio Minimum Ditetapkan 120 Persen

kumparan.com
4 jam lalu
Cover Berita

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perhitungan Solvabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Dalam beleid tersebut, OJK menetapkan Kewajiban Rasio Solvabilitas Minimum (KRSM) perusahaan asuransi dan reasuransi sebesar 120 persen.

Selain itu, perusahaan yang ditetapkan sebagai perusahaan asuransi berdampak sistemik atau Domestic Significantly Important Insurer (D-SII) diwajibkan membentuk tambahan modal sebesar 15 persen dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR).

"Penyempurnaan ketentuan solvabilitas ini dilatarbelakangi oleh perkembangan dinamika kondisi ekonomi, termasuk fluktuasi suku bunga, volatilitas nilai tukar, dan ketidakpastian kondisi ekonomi global yang memengaruhi profil risiko perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi," jelas Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Wahyu Budi Satriyo dalam keterangannya, dikutip Minggu, (22/11).

Kondisi makroekonomi tersebut dinilai membutuhkan penyesuaian parameter pengukuran kecukupan modal agar dapat mencerminkan risiko aktual yang dihadapi perusahaan secara lebih akurat.

Lebih lanjut, penerbitan POJK 18/2026 merupakan upaya penyelarasan kerangka solvabilitas dengan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 117 (PSAK 117) tentang Kontrak Asuransi yang telah berlaku sejak 1 Januari 2025.

Klasifikasi Modal dan Empat Komponen Risiko MMBR

Lewat aturan baru ini, OJK mengelompokkan modal yang tersedia (available capital) menjadi modal inti (Tier 1) dan modal pelengkap (Tier 2) dengan mempertimbangkan karakteristik serta kemampuan masing-masing instrumen modal dalam menyerap kerugian.

Pengaturan tersebut turut mencakup pengakuan pinjaman subordinasi sebagai modal inti terbatas atau modal pelengkap sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

OJK juga menyempurnakan formula perhitungan MMBR dengan memasukkan empat jenis risiko utama, yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko asuransi, dan risiko operasional. Pendekatan pengukuran ini dirancang agar lebih presisi mencerminkan profil risiko masing-masing perusahaan.

Kewajiban Uji Ketahanan dan Masa Transisi hingga 2028

Di sisi tata kelola risiko, perusahaan asuransi dan reasuransi diwajibkan menerapkan penilaian risiko dan solvabilitas mandiri atau Own Risk and Solvency Assessment (ORSA).

Melalui ketentuan ini, perusahaan harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian kecukupan rasio solvabilitas dalam berbagai skenario perubahan (stress test) paling sedikit satu kali dalam setahun.

Perusahaan juga diwajibkan menetapkan strategi pemeliharaan rasio solvabilitas serta menyampaikan laporan perhitungan rasio solvabilitas secara triwulanan dan tahunan, dengan kewajiban menyertakan hasil audit akuntan publik khusus untuk laporan tahunan.

Untuk memperkuat kepatuhan, OJK mengatur pengenaan sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar ketentuan solvabilitas, permodalan, perhitungan MMBR, pelaksanaan ORSA, hingga kewajiban pelaporan.

Adapun perhitungan rasio solvabilitas berdasarkan POJK 18 Tahun 2026 mulai diterapkan pada penyampaian laporan keuangan kuartal I 2027.

Dalam masa transisi, OJK memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian laporan rasio solvabilitas triwulanan sepanjang 2027 menjadi paling lambat 45 hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Sementara itu, pengenaan sanksi administratif bagi perusahaan yang belum memenuhi KRSM akibat penerapan aturan baru ini mulai berlaku efektif pada periode laporan kuartal I 2028.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Bahlil Sebut Prabowo Berencana Kumpulkan Ketum Parpol Bahas Cawapres Hari Ini
• 9 jam lalukumparan.com
thumb
Sirene Tak Berbunyi, Pegawai Cerita Detik-Detik Kebakaran Pabrik Milkita di Serang
• 6 jam lalukumparan.com
thumb
Link Live Streaming BRI Super League Persib vs Bali United Malam Ini, Kick Off Pukul 19.00 WIB
• 10 jam lalukompas.tv
thumb
Pemerintah Kejar Ratifikasi IEU-CEPA Agar Berlaku 1 Januari 2027, Hindari Kekosongan GSP
• 11 jam laludisway.id
thumb
Launching Inovasi 'Hallo Johor', Wali Kota Medan Dorong Percepatan Aduan dan Administrasi Warga di Tingkat Kecamatan
• 21 jam lalumediaapakabar.com
Berhasil disimpan.