HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulawesi Selatan mendesak pemerintah mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga perguruan tinggi negeri.
Desakan tersebut disampaikan menjelang peringatan Hari Guru Nasional yang jatuh pada 25 November. LMND menilai momentum tersebut tidak boleh sekadar menjadi seremoni penghormatan terhadap guru, tetapi harus menjadi ruang evaluasi terhadap persoalan pendidikan, terutama kesejahteraan tenaga pendidik dan ketimpangan akses pendidikan.
Ketua LMND Sulawesi Selatan, Adri Fadhli, mengatakan persoalan pendidikan nasional tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dan infrastruktur, tetapi juga menyangkut ketimpangan ekonomi, distribusi sumber daya, serta keberpihakan kebijakan pemerintah.
Menurutnya, penghormatan terhadap guru harus diwujudkan melalui kebijakan konkret, termasuk jaminan upah layak, kepastian status kepegawaian, jaminan sosial, dan perlindungan profesi.
“Negara tidak cukup hanya memproduksi narasi tentang pentingnya guru bagi masa depan bangsa. Negara harus menjamin kesejahteraan dan perlindungan profesi bagi seluruh tenaga pendidik,” tegasnya.
LMND juga menyoroti persoalan guru honorer, kesenjangan penghasilan, beban administratif, serta ketidakpastian status kerja yang dinilai belum sebanding dengan tanggung jawab guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Selain kesejahteraan guru, LMND Sulsel meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Adri menyinggung kasus dugaan keracunan yang menimpa ratusan siswa di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, pada September 2026.
Dia menilai pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik harus dibarengi jaminan keamanan pangan, kualitas distribusi, transparansi anggaran, dan pengawasan ketat.
Pemerintah juga didesak membuka hasil investigasi secara transparan, memastikan penanganan medis terhadap korban, serta menindak pihak yang terbukti melanggar standar keamanan pangan.
“Anak-anak bukan objek eksperimen kebijakan publik. Hak atas kesehatan dan keselamatan mereka tidak boleh dikorbankan oleh lemahnya tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Di sisi lain, LMND menyoroti program Sekolah Rakyat. Program tersebut dinilai harus berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan masyarakat miskin, bukan sekadar pembangunan infrastruktur dan penambahan kapasitas asrama.
Pemerintah diminta menjamin ketersediaan tenaga pendidik, fasilitas pembelajaran, layanan kesehatan, perlindungan anak, serta keberlanjutan pendidikan peserta didik.
Adri juga menegaskan pendidikan gratis harus mencakup seluruh jenjang, termasuk perguruan tinggi negeri. Menurutnya, biaya pendidikan masih menjadi hambatan bagi anak-anak dari keluarga buruh, petani, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Karena itu, sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) perlu dievaluasi agar penetapannya benar-benar mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa dan keluarganya.
“Pendidikan adalah hak rakyat, bukan komoditas yang aksesnya ditentukan oleh kemampuan membeli,” tegasnya.
Tak hanya persoalan akses pendidikan, LMND Sulsel turut menyoroti rendahnya budaya literasi dan tantangan pembangunan pemuda di Sulawesi Selatan.
Adri mengungkapkan, berdasarkan data Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 2024 yang dipublikasikan dalam laporan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada 2025, capaian IPP Sulawesi Selatan berada pada angka 57,67, masih di bawah angka nasional sebesar 58,33.
Sementara itu, domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda Sulsel tercatat sebesar 36,67, lebih rendah dibandingkan capaian nasional yang mencapai 50.
Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan perlunya penguatan ruang partisipasi dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan daerah.
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga didorong memperkuat perpustakaan sekolah dan desa, memperluas akses buku, menyediakan ruang baca publik, serta mendukung komunitas literasi.
LMND menilai pemuda tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek program pemerintah, tetapi harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik.
Atas berbagai persoalan tersebut, LMND Sulsel menyampaikan 12 tuntutan. Di antaranya reformasi kesejahteraan guru, evaluasi MBG, pembenahan Sekolah Rakyat, pendidikan gratis PAUD hingga perguruan tinggi negeri, pemerataan pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta evaluasi sistem UKT.
Mereka juga mendesak demokratisasi kebijakan pendidikan, penguatan budaya literasi, peningkatan IPP, perluasan ruang kepemudaan, dan reorientasi anggaran pembangunan agar lebih berpihak pada kebutuhan dasar rakyat.
Adri menegaskan, peringatan Hari Guru Nasional harus menjadi momentum memperkuat solidaritas dan konsolidasi perjuangan pendidikan.
LMND Sulsel mengajak mahasiswa, guru, tenaga pendidik, organisasi kepemudaan, dan masyarakat sipil bersama-sama memperjuangkan sistem pendidikan yang gratis, ilmiah, demokratis, egaliter, dan berkeadilan sosial.
“Jangan biarkan guru hidup dalam ketidakpastian, siswa menjadi korban buruknya tata kelola, dan pemuda kehilangan ruang untuk berkembang serta berpartisipasi,” jelasnya. (*)





