Anggota Komisi IV Rajiv Soroti Isu Pembabatan Kawasan Hutan Mangrove di Sultra

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, menyoroti laporan terkait dugaan pembabatan kawasan hutan mangrove seluas hampir tiga hektare di Kelurahan Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

"Kami menyayangkan jika informasi mengenai pembukaan kawasan hutan mangrove untuk kepentingan pribadi benar terjadi. Mangrove merupakan aset negara dan bagian penting dari warisan lingkungan bagi generasi mendatang," ujar Rajiv di Jakarta, Kamis (27/11).

Rajiv menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI akan meminta penjelasan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Klarifikasi tersebut, menurutnya, penting untuk memastikan status kawasan, legalitas pemanfaatan ruang, serta memastikan tidak ada aktivitas yang bertentangan dengan aturan tata ruang maupun kebijakan konservasi pesisir.

"Kami akan meminta peta fungsi kawasan, data perizinan, serta penjelasan mengenai aktivitas yang berlangsung di lokasi tersebut," kata legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.

Ia menambahkan, selama ini tidak sedikit terjadi persoalan di lapangan, mulai dari ketidaksinkronan batas kawasan, penerbitan izin tanpa kajian lingkungan yang memadai, hingga pengalihan fungsi lahan yang tidak sesuai mekanisme.

"Jika terdapat indikasi perubahan fungsi ruang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka perlu dilakukan penelusuran. Publik juga berhak mengetahui kondisi sebenarnya, tidak hanya menerima penjelasan administratif di atas kertas," tegas anggota Fraksi Partai NasDem itu.

Rajiv menjelaskan bahwa mangrove memiliki peran strategis sebagai penahan abrasi, penjaga kualitas perairan, serta habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna pesisir.

Karena itu, setiap dugaan penyimpangan dalam pemanfaatannya perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Ia juga meminta aparat penegak hukum, lembaga pengawasan lingkungan, serta pengawasan internal pemerintah daerah untuk turun ke lapangan dan memastikan kondisi aktual.

Sumber: Henni Rachma Sari/Merdeka.com