Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengambil langkah tegas dengan memecat seorang staf yang mengaku sebagai direktur jenderal (dirjen) di kementeriannya. Staf ini memalak petani hingga ratusan juta rupiah untuk mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).
Amran mengatakan, keputusan tersebut sangat berat secara pribadi karena dirinya terbiasa mengabdi dan membantu masyarakat. Namun ia menegaskan, seluruh penyimpangan harus ditindak karena fasilitas kementerian berasal dari pajak rakyat.
"'Lapor Pak Amran' membuahkan hasil. Ada traktor di 99 titik. Setiap (petani) 'ngambil' traktor itu (oknum staf minta) bayar. Padahal itu gratis untuk rakyat. Ada pegawai Kementerian (Pertanian), ya... diberhentikan, apa boleh buat," kata Amran seperti dikutip dari Antara, Jumat (28/11).
Berdasarkan laporan masyarakat, kementerian mengungkap adanya pungutan berkisar Rp 50 juta hingga Rp 600 juta setiap pengambilan alsintan di berbagai daerah. Atas semua kejadian itu kementerian mengambil tindakan, sehingga seluruh berkas langsung diserahkan kepada kepolisian untuk diperiksa secara menyeluruh.
"Langsung tindak lanjuti kalau perlu bawa, periksa hari ini. Dan Pak Sekjen, berhentikan (staf) di kementerian. Enggak boleh. Saya sudah bilang, jangan macam-macam. Aku dapat, pasti saya pecat. Enggak boleh," kata Amran.
Ia menegaskan, praktik pemerasan kepada petani tidak manusiawi karena mereka sudah hidup dengan berbagai kesulitan, sehingga negara wajib hadir untuk memastikan bantuan diberikan gratis tanpa pungutan apa pun.
Selain oknum internal, Amran menyebut ada pihak luar yang turut menipu petani dan meminta aparat kepolisian segera mengejar mereka karena aksi tersebut merugikan negara serta menghambat program bantuan nasional.
"Dan pelakunya dari (Kementerian) Pertanian satu. Dari luar lebih banyak. Dan aku berhentikan hari ini (yang dari Kementerian Pertanian)," ujar dia.
Amran mengungkapkan setidaknya dari 99 titik yang diketahui, setiap titik melibatkan beberapa penerima. Sehingga potensi kerugian sangat besar dan harus ditindak cepat melalui penelusuran bukti serta pemeriksaan lanjutan.
