Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkap program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 masih tersendat karena pendanaan, meski pembangkit tersebut telah masuk daftar prioritas.
"Jadi ya kita lagi konsolidasikan mana yang akan dilakukan pensiun ini. Salah satu yang ini, yang kita sudah agak mengerucutkan Cirebon 1, tapi ini masalah pendanaannya yang belum selesai," ujar Yuliot ketika ditemui di kantornya, Jumat (28/11).
Yuliot menjelaskan pemerintah menetapkan kriteria yang menjadi dasar percepatan pensiun dini PLTU dalam revisi Perpres 112/2022. Prioritas pertama ialah pembangkit dengan emisi tinggi.
"Prioritas yang kedua adalah yang terkait dengan ketersediaan pendanaan. Kalau pendanaannya juga tidak tersedia, ya kan juga kapasitas untuk pensiun ini kan juga cukup besar, kalau ini kita energi baru terbarukan kan juga kapasitasnya terbatas," sambungnya.
Sebelumnya, Kementerian ESDM memastikan rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1 akan dipercepat menjadi 10 tahun lebih awal dari kontrak, yakni pada 2032. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menegaskan hal itu masih sesuai rencana.
"Itu perencanaannya 10 tahun lebih awal (dari kontrak)," kata Eniya saat ditemui di Hotel Langham Jakarta, Kamis (19/6).
Percepatan tersebut juga tercantum dalam RUPTL 2025-2034 serta mengikuti Permen ESDM No 10 Tahun 2025 tentang peta jalan transisi energi, yang mengatur tahapan mulai dari co-firing, pembangunan EBT, hingga opsi terakhir suntik mati PLTU.
PLTU Cirebon-1 berkapasitas 600 MW sebelumnya disepakati untuk dipensiunkan 7 tahun lebih cepat dengan dukungan Asian Development Bank (ADB) melalui skema Energy Transition Mechanism (ETM). Dalam kesepakatan awal, pasokan listrik PLTU dipangkas hingga hanya wajib beroperasi sampai Desember 2035 dari yang semula Juli 2042.
