PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menyampaikan bahwa 34 pesawat milik Garuda Indonesia dan Citilink masih berstatus grounded karena belum memenuhi kesiapan operasional.
Direktur Teknik Garuda Indonesia, Mukhtaris, mengatakan pesawat yang belum dapat beroperasi mencakup armada berbadan besar dan menengah. Unit-unit tersebut membutuhkan penyelesaian pemeliharaan dan pemenuhan komponen sebelum kembali diterbangkan.
Ia memastikan proses pemulihan dilakukan bertahap sesuai standar pengawasan teknis perusahaan. “Kurang lebih 34 pesawat yang masih grounded,” ujar Mukhtaris, dalam Public Expose perusahaan pada Kamis (27/11/2025).
Berdasarkan data manajemen, Garuda Indonesia saat ini mengoperasikan 58 dari total 72 pesawat yang dimiliki perusahaan. Adapun Citilink mengoperasikan 31 dari 56 unit. Pemulihan kapasitas operasional, baik untuk rute domestik maupun internasional, akan dilakukan mengikuti kebutuhan jaringan penerbangan serta kesiapan teknis setiap armada.
Memasuki masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Citilink menargetkan peningkatan jumlah pesawat yang diterbangkan menjadi 38 unit. Mukhtaris menjelaskan penyesuaian kapasitas ini diperlukan untuk memenuhi permintaan perjalanan pada peak season. “Tapi nanti sebelum peak season, Citilink akan menerbangkan total 38 pesawat, dari kurang lebih 56,” katanya.
Selain mempercepat pemulihan armada eksisting, Garuda Indonesia juga menjalankan pembahasan pengadaan pesawat baru. Mukhtaris menyebut negosiasi pembelian armada Boeing masih berada pada tahap diskusi awal dengan pabrikan di Amerika Serikat. Jarak waktu pengiriman pesawat baru yang panjang menjadi pertimbangan utama perusahaan.
“Terkait pembelian pesawat Boeing, terutama yang langsung ke pabrikan, kan masih berjalan saat ini. Karena pertama, memang delivery pesawat ini kan masih jauh, dan Garuda juga sedang menunggu,” ujarnya.
Dalam kerja sama Indonesia–Amerika Serikat yang dibahas bersama Presiden AS Donald Trump, Garuda sebelumnya berkomitmen membeli 50 unit pesawat Boeing senilai 3,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp51,8 triliun dengan target penyelesaian hingga 2029. Rencana tersebut menjadi bagian dari negosiasi tarif resiprokal dan masih menunggu tahapan produksi pabrikan.
