Rusia Khawatir Rencana AS untuk Gaza Menutupi ‘Eksperimen’ di Palestina

Moskow: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyatakan kekhawatirannya bahwa rencana perdamaian Gaza yang didukung Amerika Serikat (AS) yang dipromosikan oleh Presiden Donald Trump dapat menutupi "eksperimen" yang tidak terkendali di wilayah yang diduduki.

Mengomentari pemungutan suara terbaru atas rencana Trump di Dewan Keamanan PBB, Zakharova mencatat bahwa dokumen tersebut diadopsi dengan 13 suara mendukung, sementara Rusia dan Tiongkok abstain.

"Kami berharap keputusan ini tidak akan menjadi kedok untuk eksperimen yang tidak terkendali di wilayah Palestina yang diduduki, yang akan berubah menjadi keputusan akhir tentang hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, harapan Israel akan keamanan, dan koeksistensi damai di kawasan tersebut," ujar Zakharova, seperti dikutip dari Anadolu, Jumat 28 November 2025.

Inti dari dokumen tersebut melibatkan pembentukan Dewan Perdamaian untuk mengelola Gaza yang akan diketuai oleh Trump dan dapat mencakup, dalam kata-katanya, "para pemimpin global yang berwibawa dan dihormati."

Dewan berwenang untuk mengerahkan Pasukan Stabilisasi Internasional yang akan beroperasi melalui konsultasi dan kerja sama erat dengan Israel dan Mesir. Mandatnya mencakup fungsi penegakan perdamaian seperti demiliterisasi enklave dan pelucutan senjata kelompok Palestina Hamas serta kelompok bersenjata lainnya.

Zakharova menekankan bahwa rencana tersebut tidak mengatur partisipasi Administrasi Nasional Palestina dalam mengatur sektor tersebut atau dalam menentukan masa depan Palestina berdasarkan formula dua negara.

"Kewajiban Israel sebagai kekuatan pendudukan, termasuk penolakan untuk mencaplok tanah Palestina dan penarikan pasukannya, tidak tetap," ujar Zakharova.

Ia lebih lanjut menyatakan bahwa Dewan Keamanan PBB maupun Sekretariat PBB sama sekali tidak diikutsertakan dalam pengawasan struktur baru atau modalitas praktis untuk pengerahan kontingen internasional, yang bertentangan dengan "semangat perdamaian sejati" dan bertentangan dengan keputusan hukum internasional yang diakui.

Zakharova mengatakan bahwa keputusan Rusia untuk abstain mempertimbangkan posisi kepemimpinan Palestina dan negara-negara Arab dan Muslim yang berkepentingan yang mendukung dokumen tersebut, serta keinginan untuk menghindari terulangnya kekerasan di Gaza.

"Saya ingin mengingatkan bahwa perang dan penderitaan penduduk sipil di daerah kantong itu sebenarnya bisa dihentikan sejak lama jika Washington tidak secara sistematis memveto enam kali rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata segera selama dua tahun terakhir," tambah Zakharova.

Beralih ke isu-isu regional lainnya, Zakharova membahas potensi bantuan militer kepada Iran, dengan menyatakan bahwa isu-isu tersebut jika terjadi serangan oleh AS atau sekutunya diatur oleh ketentuan-ketentuan Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif antara Moskow dan Teheran.

"Antara lain, perjanjian tersebut menetapkan pengembangan kerja sama militer dan militer-teknis di berbagai isu," ujar Zakharova.

Ketika ditanya tentang laporan media yang mengklaim bahwa beberapa warga negara Irak bertempur di Ukraina, Zakharova mengatakan bahwa semua detail tersebut berada di bawah yurisdiksi Kementerian Pertahanan Rusia.

"Oleh karena itu, kami akan mengarahkan pertanyaan Anda kepada rekan-rekan kami dan menghubungkan Anda dengan mereka," pungkas Zakharova.