FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang dilengserkan, KH Yahya Cholol Staquf atau Gus Yahya mengambil langkah proseduran jika keberatan dengan pemecatan dirinya sebagai Ketua Umum PBNU.
Langkah yang bisa diambil atau ditempuh dimaksud yakni melalui jalur Majelis Tahkim. Jalur ini dinilai mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan kisruh internal.
Hal tersebut disampaikan Katib Syuriyah PBNU, KH Sarmidi Husna. Dia mempersilakan Gus Yahya menempuh jalur majelis tahkim sebagai mekanisme resmi penyelesaian sengketa internal organisasi.
Pernyataan itu disampaikan Sarmidi menanggapi polemik yang membuat Gus Yahya disebut tak lagi menjabat ketua umum sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran (SE) Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang beredar pada Rabu (26/11).
“Kalau Gus Yahya keberatan, silakan menempuh keberatan melalui majelis tahkim. Jalurnya ada, prosedurnya jelas,” ujar Sarmidi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (28/11).
Dia menjelaskan majelis tahkim merupakan mekanisme resmi yang diatur dalam Peraturan Perkumpulan NU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal.
Sarmidi juga meminta warga NU dan publik tidak mudah terprovokasi oleh kabar yang belum terverifikasi.
“Jangan terlalu mempercayai kabar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini masalah internal, ada substansi yang sedang dijalankan Syuriyah. Nanti akan ada permusyawaratan yang memperjelas,” tuturnya.
Sebelumnya, Gus Yahya meminta polemik internal yang mengarah pada pemberhentiannya diselesaikan secara terhormat melalui Muktamar NU. “Mari kita selesaikan melalui muktamar agar keutuhan dan integritas organisasi terjaga,” ujarnya.
Gus Yahya mengatakan ia menyadari selama masa kepemimpinannya tidak luput dari kekurangan.
“Tentu saya tidak lepas dari kesalahan. Saya mohon kepada seluruh jajaran PBNU, termasuk Rais Aam, untuk memikirkan hal ini dengan mendalam. Mari kita jaga keutuhan dan integritas organisasi,” ucapnya. (fajar)
