Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menegaskan bahwa anggaran pendidikan tidak boleh dikorupsi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) ke-IV Badan Musyawarah Pondok Pesantren (BMPP) di Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024.
Prabowo mengatakan, anggaran pendidikan yang besar harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ia menekankan, anggaran pendidikan harus dikelola dengan baik dan tidak boleh ada yang dikorupsi.
"Jangan sampai anggaran pendidikan dikorupsi. Itu harus kita jaga betul," kata Prabowo.
Prabowo juga mengatakan, pendidikan adalah kunci untuk memajukan Indonesia. Ia berharap, dengan anggaran pendidikan yang besar, Indonesia bisa menjadi negara yang maju dan sejahtera.
"Pendidikan adalah kunci. Dengan pendidikan yang baik, kita bisa memajukan Indonesia," ujarnya.
Prabowo juga mengapresiasi peran pondok pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia mengatakan, pondok pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda.
"Pondok pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pondok pesantren juga berperan dalam membentuk karakter generasi muda," kata Prabowo.
Prabowo berharap, kerja sama antara pemerintah dan pondok pesantren bisa ditingkatkan untuk memajukan pendidikan di Indonesia.
"Kita harus bekerja sama untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Pemerintah dan pondok pesantren harus bersinergi," ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 658,8 triliun pada APBN 2025. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 612,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran pendidikan tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ia menegaskan, anggaran pendidikan akan dikelola dengan baik dan transparan.
"Anggaran pendidikan akan kita kelola dengan baik dan transparan. Kita akan pastikan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia," kata Sri Mulyani.
