FAJAR.CO.ID, TERNATE — Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menyoroti praktik politik transaksional yang menurutnya masih dijalankan sejumlah partai. Dalam forum Rakorwil PSI Maluku Utara Ahmad Ali menegaskan bahwa cara berpolitik dengan menagih pengakuan, meminta mahar, hingga mengklaim keberhasilan kader, sudah tidak relevan lagi.
“Ada partai-partai yang begitu kadernya sukses langsung berubah jadi debt collector. Minta pengakuan, minta balas budi, minta mahar, seolah-olah merekalah yang mencetak pemimpin. Padahal yang mencintai pemimpin itu rakyat, bukan struktur partai,” tegasnya, disambut riuh tepuk tangan peserta Rakorwil.
Ahmad Ali kemudian mencontohkan kader internal PSI, yakni Erwin Sutanto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai sekaligus Ketua DPW PSI Maluku Utara, sebagai figur yang memperoleh kepercayaan publik tanpa tekanan balas budi dari partainya.
“Erwin ini kerja keras, turun ke masyarakat, dan dipercaya rakyat. PSI tidak pernah menagih balik. Karena PSI paham: pemimpin itu lahir dari kerja, takdir, dan restu Allah, bukan hasil klaim sepihak partai,” ujarnya.
Ia juga menyindir partai yang kerap menepuk dada ketika kadernya berhasil, namun cepat cuci tangan saat kadernya gagal.
“Kalau kadernya sukses, mereka langsung bilang: ‘itu karena kami’. Tapi kalau kadernya gagal, langsung cuci tangan. Jangan begitu. Berbesar hati lah. Belajarlah menghargai mereka yang bekerja dan mengharumkan nama partai,” katanya.
Lebih lanjut, Ahmad Ali menegaskan PSI tidak ingin mengikuti pola politik lama yang dianggap merusak integritas demokrasi.
“PSI tidak didesain untuk jadi partai tukang tagih. Kalau kader kita jadi bupati, wali kota, gubernur, biarkan dia melayani rakyat. Jangan diganggu dengan setoran, mahar, atau kewajiban mengakui jasa partai setiap lima menit. Itu memalukan,” ucapnya.
Ia juga secara terbuka menolak praktik setoran kepada partai.
“Setoran ke partai itu saya tolak mentah-mentah. Saya sudah bicara dengan Pak Jokowi dan Mas Ketum Kaesang. PSI tidak akan ikut-ikutan. Kita bukan pabrik pungutan,” tegasnya.
Ahmad Ali menyampaikan bahwa sejumlah kader PSI telah berhasil menduduki posisi kepala daerah, dan partai bangga tanpa menagih balas budi apa pun.
“Beberapa kader kita sudah memimpin daerah. PSI berterima kasih dan bangga. Kita tidak menagih pengakuan, tidak meminta mahar. Justru kita belajar dari keberhasilan mereka. Itu baru partai yang sehat,” ujarnya.
Menutup arahannya, Ahmad Ali menegaskan kembali komitmen PSI sebagai partai pembaharu.
“PSI hadir untuk mencetak pemimpin yang lahir dari rakyat, bekerja untuk rakyat, dan kembali pada rakyat. Bukan pemimpin yang tersandera mahar, setoran, atau utang budi palsu. Biarkan partai lain bermain di era lama, PSI tidak akan ikut,” pungkasnya.
Rakorwil PSI Maluku Utara tersebut mempertegas sikap PSI sebagai partai yang menolak politik mahar, tidak menagih balas budi dari kader, dan berkomitmen membangun ruang politik yang lebih bersih dan progresif. (zak/fajar)
