Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan rasa penyesalannya atas praktik pengrusakan kawasan hutan yang pernah ia lakukan semasa menjadi pengusaha.
Ia menjelaskan bahwa sebelum menjabat sebagai menteri, dirinya pernah berkecimpung dalam bisnis perkayuan dan sektor tambang.
“Saya menceritakan sedikit, saya juga merasa bersalah. Karena waktu saya jadi pengusaha dulu, kebetulan usaha saya bergerak di bidang kayu dan tambang, yang semuanya pasti berurusan dengan penebangan pohon,” ujarnya di DPP Partai Golkar, Jakarta, (28/11/2025).
Pengakuan itu terasa relevan ketika melihat kondisi mutakhir sejumlah wilayah RI: Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Aceh yang tengah dilanda banjir dan tanah longsor.
“Maka ketika saya diberikan amanah menjadi Menteri ESDM kemarin, kami melakukan penataan secara total terhadap proses penambangan yang benar-benar ramah lingkungan,” tambahnya.
Berbagai pembenahan mulai dilakukan, di antaranya memperketat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan mewajibkan jaminan biaya reklamasi (Jamrek) bagi para perusahaan tambang.
“Banyak yang memprotes saya. Saya katakan kepada mereka, sudah saatnya pengusaha tidak boleh mengatur negara. Yang mengatur pengusaha adalah negara,” ujarnya.
Ketika kembali ditanyakan apakah penyebab banjir dan longsor di Sumut, Sumbar, dan Aceh berkaitan dengan aktivitas pertambangan, Bahlil tidak memberikan jawaban lebih rinci.
“Nanti kita cek. Nanti kita cek, ya,” tandasnya.
