Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memaparkan kondisi terbaru perekonomian nasional di hadapan Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah.
Ia mengatakan prospek ekonomi Indonesia pada 2025 berada pada jalur positif. Airlangga menjelaskan konsumsi rumah tangga menunjukkan peningkatan signifikan pada akhir tahun ini.
“Menurut Mandiri Spending Index, indeksnya di angka 312 di bulan November ini,” ucap Airlangga pada acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) 2025, Jakarta, Jumat (28/11).
Airlangga menyebut arus investasi dari Januari-September tercatat Rp 1.434 triliun, tumbuh 13,7 persen secara tahunan. Menurut Airlangga, pertumbuhan tersebut menjadi sinyal positif karena peran investasi swasta diperkirakan makin terasa pada 2025.
Ia mengatakan pemerintah juga mempercepat realisasi belanja agar aktivitas ekonomi tetap terjaga. Belanja kementerian dan lembaga mencapai Rp 1.109 triliun per 24 November, sedangkan anggaran program prioritas presiden menyentuh Rp 213 triliun.
Dari sisi moneter, Airlangga mengapresiasi kebijakan BI pada tahun ini, ketika BI memangkas 125 basis poin (bps) suku bunga acuan.
“Bapak Presiden. Sehingga BI Rate turun menjadi 4,75 persen dan ini mendorong kredit usaha dan belanja. Kita beri tepuk tangan untuk BI,” katanya.
Ia juga menyoroti rendahnya inflasi nasional yang berada di 1,71 persen pada Oktober secara tahunan. Inflasi itu masih dalam target nasional dan dipengaruhi konsistensi kebijakan suku bunga BI serta dukungan insentif fiskal pemerintah.
Airlangga mengatakan sebagian besar risiko pertumbuhan sudah terserap tahun ini sehingga tekanan pada tahun depan diperkirakan lebih minimal.
"Dengan kondisi tersebut, pemerintah mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 pada baseline 5,4 persen sebagaimana tercantum dalam APBN,” ungkap dia.
Airlangga juga memaparkan perkembangan kerja sama penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) yang nilainya mencapai USD 20,19 miliar dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025.
Kerja sama ini dilakukan bersama enam negara, di antaranya Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Ia turut menyinggung perluasan penggunaan sistem pembayaran digital.
“Optimalisasi QRIS digunakan oleh 58 juta konsumen dan 40 juta merchant. Bandingkan kartu kredit yang hanya 18 juta,” ujarnya.
Menurutnya, adopsi QRIS terus meningkat dan kini sudah dapat digunakan di Malaysia, Thailand, Singapura, serta sedang diuji coba di China dan Arab Saudi.
Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah menjalankan berbagai program pengendalian inflasi sepanjang tahun. Airlangga menyebut lebih dari 11 ribu kegiatan pasar murah telah digelar hingga 21 November untuk menahan kenaikan harga pangan.
Penyaluran beras stabilisasi pasokan mencapai 624 ribu ton dan masih ada tambahan 875 ribu ton yang akan didistribusikan. Pemerintah juga memberikan bantuan pangan kepada 18,3 juta keluarga, masing-masing berupa 10 kilogram beras dan dua liter minyak goreng setiap bulan.
Di sektor pembiayaan, KUR untuk pertanian dan kebutuhan alsintan telah tersalurkan Rp 86 triliun hingga Oktober. Selain itu, berbagai program pemerintah seperti diskon transportasi dan BLT kesejahteraan turut menopang konsumsi masyarakat. BLT sebesar Rp 900 ribu diberikan kepada 35 juta keluarga penerima manfaat selama tiga bulan dengan total anggaran Rp 31 triliun.
Program Magang Nasional
Pemerintah juga menjalankan program magang nasional bagi 100 ribu peserta selama enam bulan dengan total anggaran Rp 1,37 triliun.
Lebih lanjut, hingga akhir September, 67 persen belanja kementerian dan lembaga untuk pengendalian inflasi telah terealisasi, mencapai Rp 67,24 triliun dari total rencana Rp 99 triliun.
Airlangga menambahkan percepatan digitalisasi di tingkat pemerintah daerah ikut memperkuat ekosistem ekonomi digital nasional. Hingga semester I tahun ini, sebanyak 501 pemerintah daerah atau 91,8 persen telah memiliki ekosistem digital yang ditunjukkan melalui penerimaan pajak dan retribusi secara non-tunai.
Nilai transaksi non-tunai pemerintah daerah mencapai Rp 642 triliun hingga September, meningkat 20,3 persen dibandingkan tahun lalu.
“Perluasan insentif bagi masyarakat untuk peningkatan kualitas dan kepatuhan masyarakat. Penguatan koordinasi berbasis satu data, termasuk pajak atau interoperabilitas data antar pusat dan daerah, seperti data kepemilikan kendaraan bermotor, data objek PBB, serta pemadanan NIK dengan NPWP dan NPWP daerah,” imbuh Airlangga.
