JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menargetkan angka kemiskinan turun di bawah 6%, dan menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0% dalam dua tahun pertama masa jabatannya. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan tantangan kompleks.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025 menyebutkan jumlah penduduk miskin mencapai 23,85 juta jiwa atau 8,47%, dengan tingkat kemiskinan perdesaan 11,03% yang masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan 6,73%. Hal ini menjadi sebuah kondisi yang paradoks di mana Anggaran Perlindungan Sosial pada APBN 2025 mencapai Rp503,2 triliun, angka kemiskinan belum menurun secara radikal.
Hal itu dikatakan Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tri Widodo WU saat seminar Policy Brief Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXIV, di Graha Makarti Bhakti Nagari, ASN Corporate University, Jakarta.
Tri menjelaskan, dalam upaya pengentasan kemiskinan ini tantangan pemerintah menghadapi tantangan struktural dan kultural seperti in-akurasi data, ego sektoral sampai dengan birokrasi yang hanya berfokus pada administratif semata.
Pemerintah sebenarnya telah menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tahun 2025 tentang tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, namun dalam implementasinya belum kebijakan tersebut tidak berjalan optimal hal ini dikarenakan Inpres bersifat instruktif dan terbatas pada arahan internal.
