Resolusi DK PBB soal Palestina Perlu Dibarengi Langkah Konkret di Lapangan

Jakarta: Prospek perdamaian Palestina di tengah transisi global menjadi salah satu topik utama dalam diskusi Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025. Para pembicara menegaskan bahwa upaya internasional tidak boleh berhenti pada pernyataan politik dan resolusi semata, tetapi harus diikuti dengan langkah konkret untuk mengakhiri pendudukan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menekankan bahwa dukungan Indonesia terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSC) harus dipahami dalam konteks yang lebih luas.

Menurutnya, resolusi tersebut merupakan prasyarat untuk memungkinkan gencatan senjata, penyaluran bantuan kemanusiaan, serta penguatan peran Otoritas Palestina. Ia menegaskan bahwa dukungan Indonesia merupakan bagian dari proses berkelanjutan menuju pembentukan negara Palestina yang merdeka.

Namun, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, mengingatkan bahwa resolusi UNSC lebih merupakan harapan politik, bukan solusi instan bagi kemerdekaan Palestina. Target terdekat yang realistis, menurutnya, adalah penghentian kekerasan terhadap warga sipil dan masuknya bantuan medis secara segera ke Gaza.

Perubahan signifikan, kata dia, sangat bergantung pada komitmen aktor kunci seperti Donald Trump, Benjamin Netanyahu, serta dukungan langsung negara-negara mitra, termasuk Indonesia dan Mesir.

Duta Besar Palestina untuk Indonesia, H.E. Dr. Zuhair S.M. Alshun, menyatakan bahwa Solusi Dua Negara yang selama ini digulirkan kian sulit diyakini realisasinya di lapangan. Ia menjelaskan bahwa wilayah Tepi Barat kini dipenuhi permukiman ilegal Israel, pembangunan infrastruktur jalan, serta pangkalan militer yang mengambil alih lahan pertanian warga Palestina.

Menurutnya, Palestina tidak hanya membutuhkan simpati dan bantuan kemanusiaan, tetapi terutama solusi politik yang nyata dan berujung pada pengakhiran pendudukan.

Sementara itu, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, H.E. Yasser Elshemy, memaparkan rencana komprehensif pemulihan dan rekonstruksi Gaza selama lima tahun ke depan. Rencana tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, pemulihan layanan dasar, serta penguatan ekonomi guna menciptakan lapangan kerja bagi warga Gaza.

Namun, Elshemy menekankan bahwa keberhasilan rencana itu bergantung pada persatuan internal Palestina serta penolakan tegas terhadap segala bentuk pemindahan paksa penduduk. Ia menegaskan bahwa Gaza dan Tepi Barat merupakan satu kesatuan wilayah yang diduduki dan harus diperlakukan setara dalam perencanaan masa depan.

Mesir bersama Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) juga memiliki kewajiban politik untuk mendorong implementasi resolusi-resolusi internasional yang telah disepakati.

Elshemy mengatakan meski pelanggaran masih terus terjadi, situasi saat ini tidak sepenuhnya sama dengan masa lalu. Ia menilai telah terbentuk kerangka kerja politik dan meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel pasca-peristiwa 7 Oktober, yang harus terus dijaga dan diperkuat. (Kelvin Yurcel)

Baca juga:  Menlu Sugiono Serukan Gencatan Senjata Nyata dan Permanen di Gaza