Pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, baru-baru ini tentang “jika Taiwan dalam keadaan darurat maka Jepang dapat menghadapi ancaman eksistensial” memicu reaksi keras dari rezim Partai Komunis Tiongkok (PKT). Tidak hanya melancarkan latihan militer, Beijing juga menerapkan berbagai tindakan pembalasan ekonomi. Media Jepang menilai bahwa Xi Jinping mungkin terpojok dalam konflik politik internal sehingga mengambil langkah-langkah keras tersebut untuk menutupi tiga krisis besar yang sedang dihadapi.
EtIndonesia. Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae sebelumnya menyampaikan dalam sesi interpelasi di parlemen bahwa “situasi darurat Taiwan bisa mengarah pada keadaan krisis eksistensial.” Pernyataan ini memicu rentetan reaksi dari Beijing, mulai dari gelombang kecaman di media resmi, penghentian impor produk perikanan Jepang, pembatasan kunjungan wisatawan Tiongkok ke Jepang, hingga latihan militer dengan amunisi tajam selama dua minggu berturut-turut di Laut Tiongkok Selatan.
Di kalangan analis online muncul pertanyaan: Presiden AS Donald Trump sebelumnya secara terbuka telah memperingatkan Xi Jinping bahwa jika Beijing berani menyerang Taiwan secara militer, Washington akan membombardir Beijing. Namun, otoritas PKT saat itu tidak berani memberi respons keras. Mengapa kali ini Beijing bereaksi secara berlebihan terhadap pernyataan Takaichi?
Pada 27 November, media Jepang Daily Shincho menganalisis bahwa tindakan pembalasan keras Xi terhadap Jepang mungkin karena ia sudah “tersudut.” Untuk menutupi melemahnya kemampuan kepemimpinannya, Xi harus menunjukkan sikap keras terhadap Jepang dalam waktu sangat singkat.
Laporan itu menyebutkan bahwa Xi kini menghadapi kondisi tidak mampu mengendalikan penuh militer, memburuknya situasi ekonomi, serta kekhawatiran terkait kondisi kesehatannya. Sikap keras terhadap Jepang bisa dianggap sebagai upaya menunjukkan kekuatan untuk menutupi berbagai masalah tersebut.
1. Krisis Kendali terhadap MiliterLaporan menyoroti melemahnya otoritas Xi, yang terlihat dalam Sidang Pleno Keempat Partai Komunis Tiongkok (PKT) tahun ini. Dalam sidang itu, terjadi pembersihan besar-besaran terhadap anggota Komite Sentral—khususnya yang berlatar belakang militer, jumlahnya mencapai 9 jenderal.
Daftar pembersihan itu mencakup:
- Wakil Ketua Komisi Militer Pusat (CMC) He Weidong
- Anggota CMC Miao Hua
- Mantan Wakil Kepala Departemen Pekerjaan Politik CMC He Hongjun
- Mantan Wakil Direktur Pusat Komando Operasi Bersama CMC Wang Xiubin
- Mantan Komandan Komando Teater Timur Lin Xiangyang
dan sejumlah jenderal lainnya.
Dari 42 anggota Komite Sentral yang tidak hadir dalam sidang tersebut, 27 orang memiliki latar belakang militer, yaitu lebih dari 60% dari total anggota Komite Sentral berlatar belakang militer—menunjukkan bahwa Xi semakin kehilangan kendali atas tubuh militer.
2. Krisis Ekonomi MemburukSelain masalah militer, Xi juga menghadapi situasi ekonomi yang memburuk. Meski PKT meluncurkan rencana “Lima Belas Lima” (Rencana Lima Tahun ke-15, 2026–2030), pihaknya tidak memberikan target angka apa pun. Laporan menyebut kondisi ini sebagai “sangat jarang terjadi.”
3. Krisis Kesehatan Xi JinpingLaporan juga menyatakan bahwa sejak menjabat sebagai pemimpin PKT pada November 2012, kondisi kesehatan Xi terlihat mengalami penurunan.
Sebutannya antara lain:
- Mei 2025: Xi absen dari rapat bulanan Politbiro.
- Agustus 2025: Saat tiba di Lhasa, Tibet, wajahnya tampak bengkak dan langkahnya terlihat goyah, memicu spekulasi tentang kesehatannya yang memburuk.
Laporan menilai bahwa jika kesehatan Xi terus memburuk, hal itu dapat mempengaruhi kemampuannya dalam membuat keputusan diplomatik penting. (hui)
