JAKARTA, DISWAY.ID – Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, senang adanya langkah Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang turun langsung menemui para pedagang pakaian bekas impor atau thrifting di lantai dua Pasar Senen, Jakarta, Minggu (30/11/2025).
Kunjungan itu dilakukan di tengah ketidakpastian yang dialami para pedagang, terutama terkait status legalitas pakaian bekas impor yang kerap dianggap bermasalah.
Adian menyebut kehadiran Menteri UMKM menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam memahami kondisi di lapangan.
BACA JUGA:Sumatera Berduka, Korban Tewas Banjir Bandang dan Longsor di Aceh Tembus 96 Jiwa
“Banyak Menteri lain didemo saja enggak mau keluar. Nah ini dia datang. Ini keren,” ujar Adian kepada wartawan.
Ia menilai respons cepat Menteri Maman penting untuk memberi kepastian kepada pedagang, mengingat aktivitas perdagangan pakaian bekas di Pasar Senen telah berlangsung bertahun-tahun.
Dalam kesempatan itu, Adian menegaskan bahwa seluruh pedagang di Pasar Senen—baik penjual pakaian bekas impor maupun produk lokal—wajib membayar pajak. Bahkan pedagang yang berjualan secara online juga tercatat memenuhi kewajiban perpajakannya.
Ia menyinggung bahwa praktik impor pakaian bekas pernah memiliki landasan hukum. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 132 Tahun 2015, produk bekas impor dikenakan pajak hingga 35 persen.
BACA JUGA:Saat Para Kiai Sepuh Serukan Islah atas Polemik Internal PBNU, Gelar Forum Musyawarah di Ploso
Meskipun kini aturan tersebut sudah dicabut, sejarah itu menunjukkan aktivitas thrifting pernah dilegalkan negara.
“Artinya ada sejarah itu pernah diperbolehkan, dan negara pernah mengambil uang dari situ,” kata Adian.
Adian menilai pemerintah perlu mempertimbangkan regulasi komprehensif yang mampu menyeimbangkan kepentingan pedagang, perlindungan konsumen, serta pemasukan negara.
Menurutnya, fenomena thrifting terus berkembang karena memberi akses pakaian berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
BACA JUGA:Heboh Isu Giovanni van Bronckhorst Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Media Belanda dan Inggris Kompak Buka Suara
Ia berharap dialog antara pemerintah dan pedagang dapat menghasilkan aturan baru yang lebih adil dan tidak merugikan pihak manapun.
