FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu, menyentil pejabat kabinet Indonesia Maju. Pemerintahan yang dipimpin Presiden ke-7 Jokowi.
Dia menanyakan nasionalisme sejumlah eks pejabat. Mulai Presiden Jokowi, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Bapak Jokowi, LPB, Bahlil, dan Ibu SMI, kemana nasionalisme Bapak/Ibu gadaikan saat membebaskan pajak, Bea/Cukai, dan TKA untuk smelter yang dibangun oleh perusahaan China,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Senin (1/11/2025).
Di sisi lain, kebijakan serupa tak diberikan untuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Sementara saat yang sama tidak membebaskan untuk BUMN (Antam dan Vale),” ujarnya.
Karenanya, Didu meminta para bekas pejabat itu bertanggung jawab.
“Saatnya Bapak/Ibu bertanggung jawab!!!” pungkasnya.
Diketahui, di era Jokowi pemerintah Indonesia tidak membebaskan pajak dan bea cukai secara spesifik hanya untuk smelter China. Melainkan menyediakan insentif fiskal umum (seperti tax holiday dan pembebasan bea masuk) bagi semua investasi industri pionir termasuk pembangunan smelter, yang memenuhi kriteria tertentu, terlepas dari negara asal investornya.
Walau demikian, kriteria dan syaratnya dianggap hanya menguntungkan China. Itu sebelumnya diungkapkan sejulah pihak, seperti almarhum ekonom Faisal Basri.
“Jadi hilirisasi di Indonesia nyata-nyata mendukung industrialisasi di China,” kata Faisal kala itu.
Bahkan, dia mengatakan hilirisasi hanya membuat China untung 90 persen. Sementara Indonesia hanya 10 persen.
Dia mengatakan, perusahan-perusahaan smelter China menikmati ‘karpet merah’ karena dianugerahi status proyek strategis nasional. Regulasi itu mulanya diatur dalam domain Kementerian Keuangan dan belakangan lewat Peraturan Pemerintah dilimpahkan kepada Kementerian Investasi/BKPM
“Namun, apakah uang hasil ekspor mengalir ke Indonesia? Mengingat hampir semua perusahaan smelter pengolah bijih nikel 100 persen dimiliki oleh China dan Indonesia menganut rezim devisa bebas, maka adalah hak perusahaan China untuk membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri atau ke negerinya sendiri,” kata Faisal.
(Arya/Fajar)
