Pemerintah pusat menggerakkan seluruh sumber daya nasional untuk mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Perintah ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dan dikoordinasikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat kunjungan lapangan ke Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sibolga pada Minggu (30/11).
Pratikno menegaskan bahwa arahan Presiden menjadi landasan mobilisasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk TNI, Polri, dan pemerintah daerah, untuk memastikan program tanggap darurat berjalan cepat.
“Perintah Bapak Presiden adalah seluruh kekuatan nasional dikerahkan untuk tahapan tanggap darurat sekarang ini untuk meringankan beban masyarakat,” ujar Pratikno.
Menurutnya, kementerian dan lembaga terkait telah berada di lokasi bencana untuk mempercepat pemulihan layanan publik dan akses vital. Pemerintah memprioritaskan perbaikan jaringan listrik, pembukaan jalur transportasi darat, serta distribusi logistik melalui jalur udara dan laut.
“Ini menunjukkan seluruh kementerian dan lembaga berusaha keras semaksimal mungkin mengerahkan kekuatan yang ada untuk membantu masyarakat, bersama-sama dengan pemda, TNI, dan Polri yang sejak hari pertama sudah membantu masyarakat. Kami tadi bersama Kepala BNPB mengunjungi Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan juga Sibolga,” tambahnya.
Selain fase darurat, pemerintah mulai menyiapkan agenda rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk penyediaan hunian sementara hingga hunian tetap. Tahap ini dirancang agar masyarakat dapat kembali beraktivitas serta memiliki ketahanan lebih baik terhadap risiko bencana ke depan.
Di sisi lain, Polri memperluas dukungan operasional dengan menurunkan personel tambahan, helikopter, pesawat, kapal, dan armada logistik untuk menjangkau wilayah yang terisolasi.
Mobilisasi lintas sektor ini menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir penuh dalam situasi krisis, dengan fokus pada keselamatan warga, percepatan pemulihan, dan pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak.
