Filipina jatuh dalam krisis politik. Proyek penanganan banjir yang belakangan diketahui fiktif terungkap, memicu kemarahan warga Filipina khususnya mereka yang terdampak banjir.
Proyek penanganan banjir yang rupanya fiktif pertama kali diungkap oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Dalam pidato kenegaraan di hadapan anggota parlemen pada Juli lalu, Bongbong Marcos mengungkap ada banyak proyek penanganan banjir yang bermasalah, termasuk kemungkinan proyek fiktif.
Dikutip dari kantor berita PNA, Senin (1/12), Marcos saat itu menyatakan akan melakukan audit menyeluruh terhadap proyek penabganan banjir yang bernilai miliaran peso. Komisi Audit (COA) kemudian memerintahkan audit penipuan untuk seluruh proyek penanganan banjir di provinsi Bulacan, yang menerima pendanaan paling besar dari 2022 hingga 2025.
Marcos menyatakan tim hukumnya akan mempelajari temuan COA dan mempertimbangkan tuntutan secara serius.
"Untuk kasus-kasus besar, saya serius mempertimbangkan mengajukan tuntutan sabotase ekonomi. Utang pemerintah bisa dikurangi jika proyek itu dilakukan dengan benar," kata Marcos.
Marcos sempat meninjau lokasi proyek pengendalian banjir fiktif di Baliwag City, Bulacan. Ia mengaku marah karena proyek fiktif itu merampas infrastruktur penting dan layanan dasar Filipina.
"Jika semua proyek ini dieksekusi dengan benar dan diimplementasikan akan dapat menyelesaikan banyak masalah bagi warga kita," ungkapnya.
"Seharusnya bisa digunakan untuk irigasi, pasokan air bersih untuk rumah tangga. Tapi yang mereka lakukan justru menyebabkan kerugian nyata. Saya tidak kecewa. Saya marah," lanjutnya.
Kemudian pada Oktober, Kementerian Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) menemukan 421 proyek penanganan banjir fiktif baru dari 8 ribu proyek yang diselidiki bersama institusi pemerintah lainnya. Audit itu dilakukan bersama Angkatan Bersenjata Filipina, Kementerian Pertahanan Nasional, Kementerian Ekonomi, Perencanaan dan Pembangunan.
"Dari 8 ribu proyek, yang telah dipastikan merupakan proyek fiktif sebanyak 421," kata Sekretaris DPWH Vince Dizon, dikutip dari Philstar.
Ini merupakan proyek fiktif yang ditemukan di seluruh Luzon, Visayas dan Mindanao, dengan konsentrasi yang cukup besar di Luzon. Meski demikian, angka tersebut baru angka awal karena ada sekitar 10 ribu proyek yang perlu divalidasi.
Kasus ini tentunya menyeret banyak nama pejabat hingga pihak swasta. ABS-CBN membuat daftar panjang pejabat hingga pihak swasta yang diduga terlibat dalam skandal ini.
Beberapa di antaranya adalah anggota parlemen Jojo Ang, anggota parlemen Reynante "Reynan" Arogancia, anggota parlemen Dean Asistio, anggota parlemen Juan Carlos "Arjo" Atayde, mantan Sekretaris DPWH Manuel Bonoan, Wakil Sekretaris DPWH Cathy Cabral, konglomerat pemilih perusahaan konstruksi Pacifico "Curlee" dan Cezarah "Sarah" Discaya, hingga mantan Presiden Senat Chiz Escudero.
Skandal ini membuat warga Filipina marah. Mereka mulai turun ke jalan, menuntut kejelasan soal penanganan kasus ini.
Aksi demonstrasi semakin meluas dan membesar. Tak hanya menuntut kejelasan penanganan kasus ini, mereka mengungkapkan kemarahan atas dugaan korupsi dalam proyek ini dan kegagalan mitigasi banjir akibat proyek fiktif itu.
Aksi demonstrasi tak hanya digerakkan oleh kelompok sipil, tapi juga kelompok agama. Seperti yang demonstrasi pada Minggu (30/11) kemarin, pastor gereja Katolik turut turun ke jalan menuntut agar pejabat hingga pihak swasta yang diduga terlibat dalam kasus ini segera diadili dan dijebloskan ke penjara. Warga juga menuntut agar para pejabat dan pihak swasta itu segera mengembalikan dana publik yang dicuri untuk membiayai gaya hidup mereka alih-alih menggunakannya untuk penanganan banjir.
