FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Buntut polemik lahan milik PT Hadji Kalla yang tidak berujung, kantor BPN/ATR Kota Makassar didemo puluhan mahasiswa, Senin (1/12/2025).
Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya dari HMI Badko Sulsel itu menuntut agar polemik lahan yang terletak di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate itu segera diselesaikan.
Pantauan di lokasi, aksi demonstrasi nyaris ricuh ketika massa yang menuntut agar Kepala BPN/ATR Makassar, Adri Virly Rachman, menemui mereka.
“Kami kasih waktu lima menit, jika tidak keluar menemui kami, kami akan masuk!,” kata orator di atas mobil komando.
Benar saja, Kepala BPN/ATR Makassar tidak menemui massa aksi.
Hal ini membuat puluhan mahasiswa yang datang marah hingga menggeruduk masuk.
Di dalam kantor BPN/ATR, mereka hanya menemui sejumlah pegawai yang sementara melayani warga.
Sempat bersitegang, mahasiswa yang berharap bisa bertemu Kepala BPN/ATR terpaksa pulang dengan rasa kecewa.
Jenderal Lapangan, Muhammad Rafli, mengatakan aksi demonstrasi yang digelar pihaknya merupakan sebagai bentuk protes terkait peristiwa yang terjadi belakangan ini.
Khususnya, polemik lahan yang melibatkan PT Hadji Kalla dan GMTD. “Kami melihat segala bentuk dinamika konflik agraria yang kemudian terjadi. Harapan kami konflik agraria ini bisa cepat dalam menyelesaikan sebuah konflik-konflik tersebut,” ujar Rafli kepada awak media, Senin siang.
Sebagai generasi muda, ia mengaku tidak ingin melihat adanya konflik berkepanjangan yang melibatkan putra daerah.
“Maka kehadiran (kami) ini kembali untuk meneriakan suara-suara kebenaran dan meneriakan suara-suara keadilan,” sebutnya.
Dikatakan Rafli, pihaknya berkomitmen mengawal segala bentuk problematika yang terjadi di Sulsel, khususnya Makassar.
“Melihat dari hasil dari kajian yang kami lakukan bahwa tentu ada praktik mafia yang terjadi. Dikarenakan adanya yang memiliki dua sertifikat,” Rafli menuturkan.
Tambahnya, lahan yang memiliki dua sertifikat patut dicurigai bahwa ada yang bermain di dalamnya.
“Itu tentu ada praktik-praktik mafia di dalamnya. Maka harapan kami negara harus melihat kondisi ini di Kota Makassar bahwa adanya mafia-mafia tersebut,” terangnya.
Ia menegaskan, pihaknya akan terus mengawal persoalan konflik agraria tersebut hingga tidak ada lagi yang menjadikannya persoalan.
“Kita melihat kemarin statement Bapak Jusuf Kala, selaku mantan wakil presiden, korban dari praktik mafia tersebut,” tandasnya. (Muhsin/fajar)
