Pantau - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa wajar jika pemerintah daerah menyatakan tidak sanggup menangani bencana alam berskala besar, seperti yang terjadi di Aceh, karena keterbatasan akses dan sumber daya yang dimiliki.
Tito mencontohkan kondisi di Takengon, Aceh Tengah, yang saat ini terdampak parah oleh bencana banjir dan longsor hingga akses ke wilayah tersebut sepenuhnya terputus.
"Contohnya Takengon, itu yang menyampaikan ke kami bahwa dia tidak mampu menangani. Ya memang enggak mungkin mampu, enggak akan mungkin. Kenapa? Karena dia sendiri tertutup. Dia perlu dukungan", ungkapnya.
Akses Terputus, Bantuan Hanya Bisa Dikirim Lewat UdaraKondisi geografis Takengon yang terkunci dari berbagai arah membuat distribusi bantuan hanya dapat dilakukan melalui jalur udara.
"Pangannya harus diambil dari luar menggunakan pesawat. Dia enggak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, tapi pusat yang mengambil alih, dropping dari Jakarta dan dari Medan", ia menjelaskan.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga telah menyatakan tidak mampu menangani dampak bencana tersebut secara mandiri.
Menurut Tito, hal itu dapat dimaklumi karena daerah seperti Aceh Tengah memiliki keterbatasan alat berat serta infrastruktur jalan yang hancur akibat bencana.
"Bagaimana mungkin kemampuan Pemda Aceh Tengah untuk melakukan mobilisasi alat berat, memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan-jalan yang pecah, patah. Memperbaiki yang longsor, tertutup, karena dia terkunci dari utara, dari Lhokseumawe. Juga terkunci dari selatan. Jadi, jalan-jalannya betul-betul putus", ungkapnya.
Tito Imbau Masyarakat Lihat Kondisi Secara MenyeluruhLebih lanjut, Tito meminta masyarakat dan berbagai pihak untuk tidak menilai penanganan bencana hanya dari dokumen atau surat permintaan bantuan yang beredar.
"Jadi, tolong teman-teman juga kalau melihat satu surat, jangan hanya melihat suratnya, lihat kondisinya. Kondisinya nggak akan mungkin mampu", katanya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah pusat telah mengambil alih penanganan dengan mengirimkan bantuan dari Jakarta dan Medan ke daerah-daerah terdampak, termasuk Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
