Beda data korban tewas banjir Thailand antara pemerintah dan relawan membuat warga cemas tentang skala sebenarnya bencana tersebut.
Kementerian Kesehatan Thailand pada Senin (1/12) mengkonfirmasi jumlah korban tewas banjir di 8 provinsi mencapai 176 orang. Jumlah korban tewas paling banyak tercatat di Songkhla dengan 140 orang.
Wakil Sekretaris Tetap Dr Sakda Alapach mengatakan angka tersebut diperkirakan sedikit meningkat karena warga yang terdampak telah kembali ke rumah masing-masing. Semua jenazah yang ditemukan di wilayah itu sedang diproses di Rumah Sakit Songklanagarind.
Namun, tim relawan yang bekerja di lapangan yakin jumlah korban tewas bisa lebih dari itu. Relawan senior dari Ruamkatanyu Foundation, Anyawuth Phoamphai, mengatakan bahwa pemerintah menghalangi upaya evakuasi jenazah dari wilayah yang terendam.
"Mereka tidak ingin mengatakan yang sebenarnya," kata Anyawuth dalam unggahannya di Facebook, dikutip dari The Bangkok Post, Selasa (2/12).
Menurutnya, pemerintah takut dengan meningkatnya kritik terkait respons bencana pemerintah. Tulisannya di Facebook dibagikan secara luas, memicu kecurigaan dan kemarahan warga yang terdampak banjir.
Mantan Wakil Kepala Kepolisian Jenderal Surachate Hakparn yang juga warga asli Songkhla mengeklaim jumlah korban tewas kemungkinan mencapai 1.000 orang.
"Saya diberi tahu bahwa korban tewas di Songkhla mencapai 500 hingga 1.000 orang," katanya mengutip keterangan dari penduduk setempat dan petugas penyelamat yang terlibat dalam operasi evakuazi jenazah.
Surachate yakin jumlah korban tewas sebenarnya bisa lebih tinggi dari perhitungan Kementerian Kesehatan. Dia menuduh pemerintah menyembunyikan jumlah korban sebenarnya karena respons bencana pemerintah dikritik.
Ia menyinggung bagaimana rumah sakit mengklasifikasikan korban tewas. Menurutnya, sejumlah korban kemungkinan meninggal dunia karena banjir menghalangi mereka mendapatkan perawatan medis. Dalam kasus semacam itu, ia menyebut pemerintah tidak mungkin menghitung mereka sebagai korban banjir.
Namun, klaim itu dibantah oleh Sakda. Ia menyatakan beberapa lembaga bekerja sama di wilayah terdampak bencana.
"Tidak ada yang bisa menyembunyikan fakta," kata Sakda. Ia mengatakan, rumah sakit telah menyiapkan fasilitas penyimpanan dingin tambahan jika korban ditemukan lebih banyak.
Wakil Ketua Senat Jenderal Kriangkrai Srirak mendesak media untuk meneliti semua klaim dan memverifikasi informasi di tengah maraknya laporan daring yang tidak berdasar. Ia memperingatkan agar tidak menyebarkan informasi korban tewas tanpa bukti, karena misinformasi berisiko memperdalam keresahan publik dan merusak kepercayaan terhadap peringatan darurat resmi.
"Jika tidak benar, mereka yang menyebarkan klaim tersebut harus bertanggung jawab," katanya. Ia kemudian menyatakan kebingungan dapat muncul akibat miskomunikasi.
