Tahun 2026 akan menjadi momentum penting bagi perekonomian nasional dengan dilaksanakannya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) RI. SE2026 bukan hanya pendataan sepuluh tahunan, namun sebagai sebuah upaya monumental untuk memetakan kondisi riil seluruh pelaku usaha di Indonesia, termasuk pemetaan sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi, yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
UMKM sebagai Lokomotif Utama Penggerak Ekonomi Indonesia
Tak dapat kita pungkiri, UMKM menjadi lokomotif utama yang menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Secara kuantitas, UMKM merupakan mayoritas dari seluruh unit usaha yang beroperasi di tanah air. Keberadaan UMKM menyerap tenaga kerja menjadi sumber penghidupan bagi jutaan keluarga.
Meskipun kontribusinya besar, sektor ini rentan dalam menjalankan usahanya. Tantangannya mulai dari perizinan, akses permodalan yang terbatas, kesulitan pemasaran, hingga minimnya literasi digital dan keuangan adalah isu klasik yang terus membayangi pelaku UMKM.
Namun di tengah keterbatasan itu, UMKM juga menunjukkan daya tahan dan ketangguhan yang luar biasa. Terbukti, UMKM mampu bertahan di berbagai kondisi ekonomi, bahkan ketika ekonomi mengalami gejolak.
SE2026 Mengukur Kondisi Riil Perekonomian
Sensus Ekonomi yang dilakukan setiap sepuluh tahun oleh BPS ini dirancang untuk memberikan insight yang mendalam dan komprehensif mengenai struktur, kondisi, dan kinerja seluruh usaha, termasuk UMKM. Data SE2026 akan menjadi cerminan akurat dari kondisi riil di lapangan.
SE2026 berfokus menjangkau usaha mikro yang kerap tersembunyi keberadaannya, seperti pedagang kaki lima, warung kelontong skala sangat kecil, hingga usaha rumahan nonformal. Hal ini akan menjadi tantangan sekaligus keunggulan SE2026 dari sisi cakupan. Sensus ini akan merekam sejumlah data penting, seperti skala usaha, karakteristik usaha, akses digital dan keuangan, dan indikator lainnya.
SE2026 juga akan menangkap karakteristik UMKM yang tangguh dan berpotensi naik kelas, serta yang rentan. Dengan mengetahui unit usaha mana yang sudah melakukan ekspor, memiliki inovasi produk, atau berhasil menerapkan transformasi digital, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih terarah.
Sebagai contoh, data SE2026 yang akurat akan membantu pemerintah untuk dapat memastikan program pemberdayaan dan bantuan modal menjadi tepat sasaran. Bantuan tidak lagi bersifat 'pukul rata', melainkan didasarkan pada kebutuhan riil, sehingga efektif dalam mendorong UMKM yang tangguh untuk semakin berkembang, serta membantu usaha yang rentan untuk dapat bertahan.
SE2026 sebagai Basis Data Tunggal
Hasil SE2026 akan menjadi basis data tunggal yang sangat berharga bagi pemerintah pusat dan daerah. Bagi pemerintah, data ini memungkinkan perumusan kebijakan yang lebih akurat, mulai dari penentuan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyusunan program pelatihan digital, hingga desain kebijakan fiskal yang berpihak pada UMKM.
Sementara bagi pelaku usaha, SE2026 membantu pemetaan potensi pasar dan rantai pasok. Data ini bisa dimanfaatkan oleh lembaga keuangan atau perusahaan besar untuk menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dengan UMKM.
Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar kegiatan statistik semata, melainkan investasi strategis untuk masa depan ekonomi Indonesia. Dengan pemetaan yang presisi, pemerintah dapat menemukan dan melindungi yang rentan, sekaligus menguatkan yang tangguh, demi mewujudkan UMKM Indonesia yang inklusif dan berdaya saing global. Oleh karena itulah, untuk mendapatkan data SE2026 yang akurat, diperlukan partisipasi aktif seluruh pelaku usaha, baik perusahaan besar maupun UMKM untuk memberikan jawaban yang benar.
