Menag Berharap Damai, PBNU Tetap Tolak Pemakzulan Gus Yahya: Pleno Syuriyah Tak Penuhi Syarat Formal

Suasana Rapat Pleno Syuriyah PBNU di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025) malam. (Sumber: ANTARA/Asep Firmansyah)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dinamika di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) semakin memanas. Di satu sisi, pemerintah melalui Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyuarakan harapan agar hasil Rapat Pleno Syuriyah PBNU di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa malam (9/12/2025) dapat menjadi solusi meredam perpecahan internal organisasi.

Adapun Pleno Syuriyah pada Selasa malam itu menghasilkan keputusan penunjukan Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU, menggantikan posisi Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) hingga Muktamar 2026. Namun, di sisi lain, PBNU secara resmi menyatakan menolak keras hasil pleno tersebut, menegaskan bahwa forum itu tidak sah dan melanggar konstitusi organisasi.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, yang hadir dalam kapasitasnya sebagai Wakil Rais Syuriyah PBNU, menyatakan optimisme terhadap kemampuan NU menyelesaikan persoalan internalnya.

Baca Juga: Langsung Tancap Gas, Pj Ketum PBNU Zulfa Mustofa Prioritaskan Normalisasi Organisasi dan Komunikasi

“Saya datang ke sini sebagai Wakil Rais Syuriyah PBNU dan saya bersyukur karena mudah-mudahan keputusan ini bisa menjadi solusi yang terbaik,” ujar Nasaruddin Umar, dikutip dari Antara, Rabu (10/12/2025).

Imam Besar Masjid Istiqlal itu menekankan bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, tidak akan ikut campur dalam urusan internal PBNU. Nasaruddin berharap dengan adanya keputusan ini, beban-beban kebangsaan dan keumatan dapat menjadi lebih ringan, utamanya melalui keutuhan organisasi Islam terbesar di dunia tersebut.

“Termasuk keutuhan organisasi terbesar di dunia adalah Nahdlatul Ulama ini,” ujarnya.
Harapan Menag tersebut langsung berbenturan dengan pernyataan tegas dari pihak PBNU.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU, Amin Said Husni, menegaskan bahwa Rapat Pleno di Hotel Sultan itu tidak sah karena bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta mengabaikan arahan penting dari para kiai sepuh dan mustasyar.

Amin Said mengungkapkan bahwa kiai sepuh melalui pertemuan di Ploso dan Tebuireng, telah memberikan arahan tegas agar langkah pemakzulan Ketua Umum PBNU tidak dilakukan karena berlawanan dengan AD/ART organisasi.

“Rapat Pleno yang diadakan oleh Rais Aam itu jelas sekali mengabaikan seruan mustasyar dan kiai sepuh di Ploso dan Tebuireng. Para kiai sepuh menegaskan bahwa pemakzulan Ketua Umum berlawanan dengan AD/ART,” kata Amin di Jakarta, masih dikutip dari Antara.

Penulis : Gading Persada Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Antara