FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali blak-blakan terkait kerusakan alam di Indonesia yang semakin parah dari waktu ke waktu.
Pernyataannya tersebut muncul di tengah maraknya bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera serta sejumlah wilayah lain di Indonesia.
Dedi membandingkan kondisi alam Indonesia saat masa penjajahan dengan era kemerdekaan yang telah berlangsung lebih dari delapan dekade.
Dikatakan Dedi, kerusakan lingkungan justru semakin masif setelah Indonesia merdeka.
“Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, gunung masih utuh. Samudera masih terbentang luas, sungai-sungai jernih, dia (Belanda) meninggalkan perkebunan yang terhampar,” ujar Dedi dikutip pada Rabu (10/12/2025).
Ia juga menyinggung peninggalan infrastruktur era kolonial yang dinilainya jauh lebih berkualitas dibandingkan banyak pembangunan di masa kini.
“Bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh,” lanjutnya.
Kondisi itu, kata Dedi, berbanding terbalik dengan apa yang terjadi setelah Indonesia merdeka 80 tahun.
Ia menyinggung kerusakan gunung, pencemaran sungai, hingga kualitas pembangunan yang dinilainya merosot.
“Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutang menggunung,” Dedi menuturkan.
“Bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh,” tambahnya.
Mantan Bupati Purwakarta itu kemudian menyinggung sebuah pertanyaan yang dianggap menggambarkan kekecewaannya terhadap tata kelola lingkungan di tanah air.
“Pertanyaannya adalah siapa yang menjajah itu?,” kuncinya.
Sebelumnya, Analis politik, Agus Wahid menyebut tragedi di Sumatera jauh lebih dahsyat dibanding tsunami 26 Desember 2004 di Aceh.
“Banjir kali ini bukan hanya menelan korban manusia dalam jumlah besar, tetapi juga menghancurkan pemukiman, infrastruktur publik dan membinasakan ekosistem serta keanekaragaman hayati, terutama satwa,” ujar Agus kepada fajar.co.id, Minggu (7/12/2025).
Dikatakan Agus, apa yang terjadi bukan semata bencana alam, tetapi akibat kerusakan ekosistem yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
“Diksi pembantaian tak bisa dilepaskan dari tragedi banjir itu. Ratusan manusia disapu tanpa pandang usia, etnis, dan gender. Satwa dan ekosistem digulung musnah secara bersamaan,” tegas Agus.
Agus membeberkan data mengenai luas konsesi hutan yang dikeluarkan pemerintah dalam beberapa periode.
Ia menyebut, pada masa Menteri Kehutanan MS Kaban (2004-2009), izin konsesi hutan mencapai 589.273 hektare, pada masa Zulkifli Hasan mengembang menjadi 1.623.062 hektare.
Sedangkan era Siti Nurbaya (2014-2024) menurut Agus diwarnai penegakan hukum dan pencabutan izin yang bermasalah, sehingga konsesi tersisa sekitar 600-800 ribu hektare.
“Dengan menelusuri data administratif dan temuan lapangan, mudah menentukan siapa pihak yang paling obral izin konsesi,” sebutnya.
Agus mempertanyakan keberanian negara untuk bertindak tegas terhadap para pemilik konsesi dan penerbit izin.
“Pertanyaannya sekarang, beranikah negara mengambil tindakan hukum pidana, perdata bahkan politik terhadap pihak yang terlibat? Banyak yang meragukannya,” tukasnya.
Ia mengatakan, keraguan publik muncul karena para pemilik konsesi adalah pihak yang punya kedekatan dengan kekuasaan.
“Pemilik konsesi adalah para cukong yang punya relasi politik menuju kekuasaan. Sulit berharap banyak pada otoritas negara selama potensi al-fulus mewarnai penegak hukum,” imbuhnya.
Agus menyebut tragedi banjir nasional seharusnya menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk melakukan langkah strategis.
“Banjir nasional harus menjadi jalan untuk reshuffle sejumlah menteri terkait. Menteri Kehutanan dan Menteri ESDM punya tanggung jawab langsung terhadap krisis lingkungan ini. Setidaknya ada kelalaian terhadap tanda-tanda kerusakan ekologis,” jelasnya. (Muhsin/fajar)
