Yogyakarta, tvOnenews.com - Satpol PP DI Yogyakarta bakal melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di area Jembatan Kabanaran.
Langkah ini diambil untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi di jalur tersebut, utamanya saat momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.
Kepala Satpol PP DIY, Bagus Senoadji menyampaikan bahwa keberadaan PKL di bahu dan badan jembatan mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
Apalagi, Jembatan Kabanaran yang menghubungkan antara Kabupaten Bantul dan Kulon Progo tengah viral sehingga volume kendaraan yang melintas nantinya diprediksi bakal meningkat.
"Nah ini perlu diantisipasi, jangan sampai PKL berhenti atau menjajakan makanannya disana. Itu masih kayak Tom and Jerry, saat kita melakukan giat penertiban, masyarakat tertib. Tapi kalau kita sudah lengah, sudah pulang, masyarakat banyak berdatangan," tutur Bagus kepada awak media seusai rakor forkopimda jelang Nataru di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (10/12/2025).
Tentunya, pentingnya upaya antisipasi, terutama pada malam pergantian tahun baru. Ditambah, Jembatan Kabanaran yang melintang di pesisir selatan DI Yogyakarta menyuguhkan pemandangan yang cukup bagus sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat bakal merayakan kemeriahan penghujung tahun disana.
"Disana view-nya bagus, masyarakat mungkin akan memasang kembang api dan sebagainya. Ini sudah kita antisipasi karena jembatan itu sebetulnya bebannya adalah dinamis bukan beban statis. Apabila ada masyarakat yang menghentikan kendaraan disana akan terjadi titik kemacetan. Jadi rawan ya bebannya biarpun disana sudah dikonstruksi," ucap Bagus.
Oleh karenanya, Satpol PP DIY berharap masyarakat bisa menghentikan kendaraannya di luar dari kawasan Jembatan Kabanaran.
"Untuk mobil dan motor tidak boleh berhenti. Kami berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan DIY bakal mendirikan pos disana untuk mengantisipasi kerawanan macet di Jembatan Kabanaran," kata Bagus.
Sementara itu, Kapolda DIY, Irjen Pol Anggoro Sukartono menyebut, ada 21 pos yang didirikan oleh Polri dengan melibatkan pemerintah daerah dan stakeholder terkait serta masyarakat.
Puluhan pos tersebut meliputi delapan titik pos pelayanan di pantai dan waduk serta 19 pos pelayanan dan pengamanan di 5 kabupaten/kota se-DIY.
