Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan mengungkapkan adanya paradoks relasi masyarakat dengan Polri yang kian menguat di ruang publik, di mana banyak yang membenci polisi tetapi banyak pula yang berminat berprofesi sebagai polisi.
Saat menghadiri audiensi Komisi Percepatan Reformasi Polri bersama Lembaga Masyarakat Sipil (LMS) di Jakarta, Rabu (10/12), dirinya menuturkan hal tersebut merupakan kegelisahan publik terhadap institusi kepolisian.
"Ketika Presiden membentuk Tim Reformasi Polri, banyak masyarakat yang tidak menolak, tapi faktanya masih banyak yang membenci polisi. Ini pertanyaan besar, ada apa?” ujar Otto, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasikan.
Otto, yang juga merupakan anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri tersebut, menilai persoalan Polri tidak berdiri sendiri, tetapi juga dipengaruhi kondisi sosial secara luas.
Dengan demikian, menurutnya, elemen masyarakat ikut memengaruhi permasalahan di tubuh Polri, sehingga solusi harus dicari bersama agar kebencian bisa berkurang.
Dirinya pun menekankan aspirasi publik merupakan fondasi utama dalam membangun reformasi Polri yang berkelanjutan, profesional, humanis, dan berkeadilan.
Baca juga: Otto: Komisi Percepatan Reformasi Polri masih tunggu usulan konkret
Adapun audiensi dengan LMS menghadirkan berbagai elemen masyarakat lintas agama dan kelompok sipil, mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHBI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), hingga Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
Sejumlah isu krusial reformasi Polri, mulai dari rekrutmen, kesejahteraan, pengawasan, hingga penguatan perspektif HAM, mengemuka dalam forum tersebut.
Perwakilan KWI mendorong pemenuhan hak spiritual personel Polri, termasuk pembangunan rumah ibadah Katolik di lingkungan kepolisian.
Sementara, Matakin menekankan pentingnya pembenahan sistem rekrutmen melalui seleksi calon anggota yang unggul, ketat, dan transparan, serta jenjang karir yang jelas.
Mereka juga mengingatkan agar Polri tidak keluar dari mandat kewenangannya serta reformasi diingatkan agar tidak hanya berhenti pada konsep, tetapi harus benar-benar dijalankan.
Baca juga: Peradi usul calon kapolri tak perlu diseleksi DPR agar independen
Permabudhi pun menyoroti perlunya karakter khas kepolisian Indonesia yang menjunjung moralitas, transparansi, dan akuntabilitas. Usulan juga mencakup penguatan pendidikan, pengawasan eksternal yang independen, depolitisasi Polri, peningkatan kesejahteraan yang dibarengi tes psikologi dalam rekrutmen, reformasi penegakan hukum yang berkeadilan, serta keterbukaan informasi publik.
Di sisi lain, PHBI mengusulkan kejelasan jenjang karir di tubuh Polri serta pelibatan tokoh agama dalam rekrutmen untuk memperkuat karakter dan integritas aparat.
PGI menegaskan reformasi Polri harus berbasis HAM, disertai reformasi struktural untuk membenahi budaya organisasi yang dinilai masih toksik serta evaluasi serius terhadap sistem penganggaran agar lebih efektif dan transparan.
Selain itu, Komnas Perempuan turut menekankan pentingnya reformasi Polri yang sensitif terhadap isu gender, perlindungan korban kekerasan, serta penguatan mekanisme penanganan perkara yang berpihak pada kelompok rentan.
Baca juga: PBNU usulkan empat pilar Reformasi Polri kepada tim percepatan
Baca juga: Da'i Bachtiar soroti kebutuhan reformasi Polri pada tiga bidang utama
Baca juga: Komite Reformasi Polri mulai jemput bola masukan ke daerah
Baca juga: Komisi Reformasi Polri tampung masukan untuk revisi UU Polri
Saat menghadiri audiensi Komisi Percepatan Reformasi Polri bersama Lembaga Masyarakat Sipil (LMS) di Jakarta, Rabu (10/12), dirinya menuturkan hal tersebut merupakan kegelisahan publik terhadap institusi kepolisian.
"Ketika Presiden membentuk Tim Reformasi Polri, banyak masyarakat yang tidak menolak, tapi faktanya masih banyak yang membenci polisi. Ini pertanyaan besar, ada apa?” ujar Otto, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasikan.
Otto, yang juga merupakan anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri tersebut, menilai persoalan Polri tidak berdiri sendiri, tetapi juga dipengaruhi kondisi sosial secara luas.
Dengan demikian, menurutnya, elemen masyarakat ikut memengaruhi permasalahan di tubuh Polri, sehingga solusi harus dicari bersama agar kebencian bisa berkurang.
Dirinya pun menekankan aspirasi publik merupakan fondasi utama dalam membangun reformasi Polri yang berkelanjutan, profesional, humanis, dan berkeadilan.
Baca juga: Otto: Komisi Percepatan Reformasi Polri masih tunggu usulan konkret
Adapun audiensi dengan LMS menghadirkan berbagai elemen masyarakat lintas agama dan kelompok sipil, mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHBI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), hingga Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
Sejumlah isu krusial reformasi Polri, mulai dari rekrutmen, kesejahteraan, pengawasan, hingga penguatan perspektif HAM, mengemuka dalam forum tersebut.
Perwakilan KWI mendorong pemenuhan hak spiritual personel Polri, termasuk pembangunan rumah ibadah Katolik di lingkungan kepolisian.
Sementara, Matakin menekankan pentingnya pembenahan sistem rekrutmen melalui seleksi calon anggota yang unggul, ketat, dan transparan, serta jenjang karir yang jelas.
Mereka juga mengingatkan agar Polri tidak keluar dari mandat kewenangannya serta reformasi diingatkan agar tidak hanya berhenti pada konsep, tetapi harus benar-benar dijalankan.
Baca juga: Peradi usul calon kapolri tak perlu diseleksi DPR agar independen
Permabudhi pun menyoroti perlunya karakter khas kepolisian Indonesia yang menjunjung moralitas, transparansi, dan akuntabilitas. Usulan juga mencakup penguatan pendidikan, pengawasan eksternal yang independen, depolitisasi Polri, peningkatan kesejahteraan yang dibarengi tes psikologi dalam rekrutmen, reformasi penegakan hukum yang berkeadilan, serta keterbukaan informasi publik.
Di sisi lain, PHBI mengusulkan kejelasan jenjang karir di tubuh Polri serta pelibatan tokoh agama dalam rekrutmen untuk memperkuat karakter dan integritas aparat.
PGI menegaskan reformasi Polri harus berbasis HAM, disertai reformasi struktural untuk membenahi budaya organisasi yang dinilai masih toksik serta evaluasi serius terhadap sistem penganggaran agar lebih efektif dan transparan.
Selain itu, Komnas Perempuan turut menekankan pentingnya reformasi Polri yang sensitif terhadap isu gender, perlindungan korban kekerasan, serta penguatan mekanisme penanganan perkara yang berpihak pada kelompok rentan.
Baca juga: PBNU usulkan empat pilar Reformasi Polri kepada tim percepatan
Baca juga: Da'i Bachtiar soroti kebutuhan reformasi Polri pada tiga bidang utama
Baca juga: Komite Reformasi Polri mulai jemput bola masukan ke daerah
Baca juga: Komisi Reformasi Polri tampung masukan untuk revisi UU Polri
