Jakarta: Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengungkapkan adanya rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan insentif revitalisasi bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Hal itu disampaikannya usai bertemu Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta.
"Tadi juga disampaikan bahwa TPT ini bukan suatu industri yang senja. Bahkan bisa direvitalisasi. Dan sempat bicara juga mengenai, nanti biar Pak Menteri yang menyampaikan, insentif untuk revitalisasi dari mesin," ujar Anin di lokasi, Kamis, 11 Desember 2025.
Baca Juga :
Anindya Bakrie Minta Menkeu Awasi Ketat Impor IlegalAnin mengaku belum dapat menjelaskan detail insentif tersebut karena belum menjadi kebijakan resmi. Namun, ia menilai langkah tersebut dapat menjadi dorongan signifikan bagi pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
"Kalau industri-industri yang banyak dianggap sunset ternyata bisa direvitalisasi, itu merupakan peluang untuk mencapai pertumbuhan 6, 7, bahkan 8 persen nantinya," jelas Anin.
Selain insentif revitalisasi mesin, Kadin juga menyoroti pentingnya penciptaan lapangan kerja. Menurut Anin, peningkatan lapangan kerja dapat mendorong daya beli masyarakat yang kemudian memperkuat pertumbuhan ekonomi.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, jelang pertemuan dengan Menkeu Purbaya. Foto: Metrotvnews.com/Kautsar Widya Prabowo.
"Kalau misalnya lapangan kerja tumbuh, janji kita punya pekerjaan, dan bertahap daya beli juga naik. Ini sejalan dengan yang dicanangkan Pak Presiden untuk mencapai pertumbuhan 8 persen," tutur Anin.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Anin turut membawa asosiasi dari sektor baja, alas kaki, dan TPT. Para pengusaha menyampaikan keluhan terkait maraknya impor ilegal yang memukul industri dalam negeri.
"Banyak anggota kami melalui asosiasi yang menyampaikan bahwa impor harus diawasi. Kalau legal ya oke. Tapi kalau ilegal bagaimana? Yang legal pun harus dilihat kemampuan dari dalam negeri," tegas Anin.
