jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) bekerja sama dengan Satu Honai Indonesia mengadakan diskusi publik dalam rangka peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia 2025 di Margasiswa I PMKRI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025).
Diskusi publik mengangkat tema "Mengurai Benang Kusut Problem HAM di Papua: Mempertanyakan Posisi Orang Asli Papua di Dalam Republik Indonesia."
BACA JUGA: 64 Orang Asli Papua Ikuti Pendidikan Tamtama di SPN Polda Kalimantan Timur
Adapun narasumber dalam diskusi ini adalah Guru Besar STF Driyarkara Romo Franz Magnis Suseno, SJ; Direktur Satu Honai Indonesia yang juga representasi orang asli Papua (OAP) Hironimus Hilapok.
Pembicara lainnya adalah Michael Himan dan Gerad Kosamah serta Sekretaris Jenderal PP PMKRI Maria A.F.G. Sukmaniara, S.Sos sebagai moderator.
BACA JUGA: Perihal Pilkada 2024, Senator Filep Minta Menko Polhukam Dengarkan Aspirasi Hak Politik Orang Asli Papua
Direktur Satu Honai Indonesia yang juga representasi orang asli Papua (OAP) Hironimus Hilapok menyoroti konflik struktural, kekerasan, ketimpangan pembangunan, stereotipe serta diskriminasi yang dialami OAP selama puluhan tahun di Papua.
“Penyelesaian masalah HAM di Papua tersandera oleh tarik-menarik kepentingan politik, lemahnya akuntabilitas negara, dan ketiadaan dialog jujur antara pemerintah dan masyarakat Papua,” tegas Hironimus Hilapok.
BACA JUGA: Penjabat Gubernur PPB Mohammad Musaad Dinilai Tidak Mengayomi Orang Asli Papua Jadi ASN
Menurutnya, momentum peringatan Hari HAM Sedunia ini mesti menjadi kesempatan bagi semua pihak, stakeholders terkait untuk membicarakan ulang wacana penyelesaian HAM di Papua sembari menempatkan posisi OAP di tempat yang layak.
“Ini penting karena selama ini OAP hanya dianggap sebagai penerima manfaat dari dana CSR perusahaan-perusahaan yang ada di sana,” ujar Hiron sapaan akrabnya.
Padahal, kata dia, OAP adalah pemilik utama dari tanah ulayat yang di atasnya terkandung segala mineral yang menjadi rebutan perusahaan tersebut.
“Orang Asli Papua harus menjadi aktor utama dalam setiap pengambilan keputusan penting yang menyangkut hak hidup dan masa depannya sendiri," ungkap Hironimus Hilapok.
Menurutnya, Papua itu paradoks karena menjadi salah satu daerah paling miskin di Indonesia sementara hasil alamnya begitu kaya.
"Salah satu penyebabnya adalah regulasi yang tumpang tindih dari pusat dan model pembangunan yang tidak partisipatif melihatkan OAP sebagai pengambil keputusan yang penting," ujar mantan Ketua Presidium PMKRI Cabang Jayapura sekaligus mantan Pengurus Pusat PMKRI ini.
Sementara itu, Guru Besar STF Driyarkara Romo Franz Magnis Suseno, SJ menyebut problem Papua adalah soal kemanusiaan yang sudah terjadi terlalu lama sejak integrasi.
Kekerasan, menurutnya, adalah akar dari banyaknya persoalan di Papua selama lebih dari 60 tahun.
“Papua adalah luka terbuka di dalam negara ini. Impunitas yang terjadi di Indonesia dan secara khusus di Papua harus diakhiri," ungkap ahli etika itu.
Romo Franz Magnis mengusulkan agar ada perundingan antara Papua dan Jakarta untuk membicarakan ulang persoalan yang terjadi.
"Ini bisa dilakukan di luar negeri dengan kondisi yang bebas untuk membicarakan soal ini. Pemerintah mesti mengurangi militer yang ada di Papua," tegas Romo Magnis-Suseno.
Dia juga mengimbau agar Gereja mendukung perjuangan rakyat Papua untuk kesetaraan dan hak-hak yang sama dengan orang Indonesia lainnya.
“Saya berharap Gereja Katolik dan juga Gereja-Gereja lokal di Papua, untuk mendukung perjuangan rakyat Papua dalam menuntut hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia," tegas Romo Magnis-Suseno.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
