Jakarta: Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai bertekad menjadikan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Kementerian HAM bersama perwakilan kementerian dan lembaga terkait sudah berkeliling negara untuk menyatakan keinginan Indonesia tersebut.
"Wakil menteri (HAM) baru pulang dari Australia dan menyatakan kami ingin menjadi Presiden Dewan HAM PBB," ujar Natalius Pigai dalam acara Peringatan Hari HAM Sedunia di Jakarta, Rabu, 10 Desember 2025.
Mantan Komisioner HAM itu mengaku sudah ke beberapa negara, seperti Kamboja dan Laos, menyampaikan niat untuk menjadikan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB.
Pigai mengungkapkan beberapa keunggulan ketika Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM PBB. Di antaranya akan menghasilkan banyak konvensi yang berkaitan dengan HAM.
Dia menyebut belum ada konvensi soal lingkungan, korupsi, hingga pemilihan umum yang berkaitan langsung dengan Hak Asasi Manusia.
"Kami komunitas human rights ini tahu, kalau Presiden Dewan HAM PBB, tingkat kepemimpinannya ada di kita, banyak konvensi yang kita akan hasilkan," ungkap Pigai.
Jika Indonesia berhasil menjadi Presiden Dewan HAM PBB dan menciptakan berbagai konvensi berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, Pigai menyebut Indonesia akan mengambil peran dalam mengubah tatanan dunia ke arah yang lebih baik. Salah satunya melalui perjuangan membela HAM.
Pigai menegaskan langkah ini harus diperkuat dengan pembangunan peradaban dan penghargaan kepada tokoh-tokoh pejuang HAM, agar bisa menjadi representasi wajar ketika Indonesia dipilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB.
