Pantau - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menegaskan dukungannya terhadap penguatan mainstreaming human rights sebagai langkah strategis dalam membangun peradaban Indonesia yang inklusif dan maju menuju tahun 2045.
Dalam pidatonya pada puncak peringatan Hari HAM Sedunia ke-77 yang digelar di Jakarta pada Rabu malam, 10 Desember 2025, Pigai menyatakan bahwa pendekatan ini bertumpu pada cara berpikir kritis yang menjamin perlindungan hak asasi setiap warga negara.
"Kalau hari ini, kita tidak mempersiapkan diri, tentu tidak ada akselerasi. Oleh karena itulah, Kementerian HAM membangun mainstreaming human rights," ujarnya di hadapan peserta acara.
Strategi Bertahap 15 Tahun: Dari Penguatan Nasional Menuju Kepemimpinan GlobalPigai menjelaskan bahwa mainstreaming human rights ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pembangunan HAM secara berkelanjutan di seluruh perangkat negara.
Selama lima tahun terakhir, Kementerian HAM telah memulai proses penguatan dengan pendekatan restoratif dan preventif.
"Kita kan 5 tahun ini, bangun penguatan. Yang rusak, kita recover, perbaiki. Yang baik, kita pertahankan, maintance," tuturnya.
Ia memaparkan strategi bertahap selama 15 tahun ke depan yang terbagi menjadi tiga fase:
Lima tahun berikutnya hingga 2034: akselerasi pelaksanaan HAM secara menyeluruh
Lima tahun selanjutnya: pengaruh kawasan Asia dan regional
Lima tahun terakhir menjelang 2045: Indonesia memimpin di tingkat global melalui Dewan HAM PBB
"Setelah itu 5 tahun berikutnya, akselerasi, sampai 2034. 5 tahun berikutnya lagi, kita mempengaruhi kawasan. Baru 5 tahun terakhir, kita leading di tingkat dunia (Dewan HAM PBB)," ujarnya.
Perlu Kepemimpinan Demokratis dan Cara Pikir FilsafatiPigai menekankan bahwa kepemimpinan dalam demokrasi dan HAM adalah syarat mutlak bagi Indonesia jika ingin tampil sebagai pemimpin global.
"Bagaimana mungkin kita leading di tingkat dunia, kalau pemimpin-pemimpin, tidak prominent dalam demokrasi, dan hak asasi manusia," tegasnya.
Untuk memperkuat mainstreaming human rights, ia menyebut pentingnya membangun cara berpikir berbasis filsafat, mencakup epistemologi, ontologi, dan aksiologi.
"Kita bangun, kita berkuat peradaban-peradaban, berpikir tentang hak asasi manusia. Kita juga perkuat akselerasinya adalah untuk mempersiapkan agar tahun 2045, Indonesia memimpin dunia. Jangan takut-takut," pungkasnya.
