Siklon Tropis RI Kian Mengganas, Namun Respons Atasnya Masih Pakai Cara Lama

JAKARTA, KOMPAS.com - Bencana hidrometeorologi ekstrem, terutama yang dipicu oleh siklon tropis, kini menjadi ancaman high frequency dan high impact, yang menuntut perubahan drastis dalam sistem peringatan dini dan penanggulangan bencana di Indonesia.

Pemulihan pasca-bencana dinilai tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola kerja lama, yakni bergantung sepenuhnya kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pakar klimatologi dan perubahan iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrem meningkat tajam dalam 10 tahun terkahir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh cepat di kawasan tropis Indonesia.

Ia pun mengaku sudah berulang kali mengingatkan pemerintah atas bahaya hal ini.

Baca juga: Pemerintah dan Masyarakat Urunan Dana, Kalteng Kirim Bantuan Bencana ke Sumatera Rp 9 Miliar

“BRIN sudah sangat concern. Sejak kejadian-kejadian besar sebelumnya, saya selalu bilang bahwa badai siklon tropis ini ancaman baru yang harus diseriusi,” kata Erma kepada Kompas.com, Rabu (10/12/2025).

var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=mitigasi bencana, indepth, BNPB, kesiapan bencana, badai siklon tropis&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNS8xMi8xMS8xMDM4NTAxMS9zaWtsb24tdHJvcGlzLXJpLWtpYW4tbWVuZ2dhbmFzLW5hbXVuLXJlc3BvbnMtYXRhc255YS1tYXNpaC1wYWthaS1jYXJhLWxhbWE=&q=Siklon Tropis RI Kian Mengganas, Namun Respons Atasnya Masih Pakai Cara Lama§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send();

“Tapi yang terjadi selama ini lebih banyak berhenti pada diseminasi. Padahal kita butuh solusi sistemik,” lanjutnya.

Beda Siklon Tropis dengan Bencana Lainnya

Menurut Erma, badai siklon tropis berbeda dengan bencana besar lain, seperti gempa bumi dan tsunami, meski sama-sama mampu menimbulkan kehancuran besar.

Siklon tropis bersifat high frequency dan high impact atau lebih sering terjadi. Peningkatan intensitas ini juga didorong oleh krisis iklim yang terjadi.

Sementara gempa dan tsunami low frequency, namun memiliki dampak yang tak kalah besarnya.

"Siklon tropis, sering terjadi dan dampaknya sangat luas. Setiap tahun terjadi, kita sekarang punya potensi badai ini,” katanya.

Perlu Tim Khusus di Bawah Presiden

Lantaran memiliki high frequency dan high impact, penanganan persoalan siklon tropis, menurutnya, tidak bisa hanya diserahkan sepenuhnya kepada satu lembaga seperti BNPB. 

“BNPB menangani semua jenis bencana. Maka wajar bila tidak bisa fokus pada ancaman yang high frequency seperti siklon. Kita butuh sistem baru, struktur baru, yang benar-benar dedicated,” ujarnya.

Oleh karenanya, Erma memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah, yaitu:

1. Membentuk Tim Mitigasi Siklon Tropis di Bawah Presiden Langsung

Tim ini, menurut Erma, harus berdiri secara independen dan diisi oleh pakar lintas disiplin. Tugasnya bukan hanya merumuskan kebijakan mitigasi, tapi juga punya bargaining power untuk menentukan respons cepat ketika ancaman siklon meningkat.

“Ini harus level Presiden. Karena ancamannya nasional, berdampak ekonomi besar, dan tak bisa ditangani satu badan saja,” jelasnya.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; } LazyLoadSlot("div-gpt-ad-Zone_OSM", "/31800665/KOMPAS.COM/news", [[300,250], [1,1], [384, 100]], "zone_osm", "zone_osm"); /** Init div-gpt-ad-Zone_OSM **/ function LazyLoadSlot(divGptSlot, adUnitName, sizeSlot, posName, posName_kg){ var observerAds = new IntersectionObserver(function(entires){ entires.forEach(function(entry) { if(entry.intersectionRatio > 0){ showAds(entry.target) } }); }, { threshold: 0 }); observerAds.observe(document.getElementById('wrap_lazy_'+divGptSlot)); function showAds(element){ console.log('show_ads lazy : '+divGptSlot); observerAds.unobserve(element); observerAds.disconnect(); googletag.cmd.push(function() { var slotOsm = googletag.defineSlot(adUnitName, sizeSlot, divGptSlot) .setTargeting('Pos',[posName]) .setTargeting('kg_pos',[posName_kg]) .addService(googletag.pubads()); googletag.display(divGptSlot); googletag.pubads().refresh([slotOsm]); }); } }

Baca juga: BNPB Tegaskan Tak Ada Keterlambatan Distribusi Logistik untuk Korban Banjir Sumatera