Jakarta: Pemerintah Indonesia melalui Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membantah tudingan Indonesia mengingkari komitmen dalam perundingan dagang dengan Amerika Serikat (AS).
Ia menegaskan bahwa negosiasi terkait penurunan tarif sejumlah barang Indonesia menjadi 19 persen masih terus berlangsung, dan tidak ada pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibahas sebelumnya, termasuk isu tarif digital maupun sektor pertanian.
Pernyataan ini disampaikan untuk merespons laporan media internasional yang menyebut kesepakatan dagang kedua negara terancam runtuh akibat meningkatnya frustrasi di pihak Washington.
“Enggak (melanggar), masih jalan negosiasinya,” tegas Budi di Jakarta, dilansir Kamis, 11 Desember 2025.
Mendag juga menyatakan belum ada informasi mengenai rencana kunjungan pejabat Amerika Serikat ke Indonesia.
“Belum tahu, mungkin itu bagian dari proses negosiasi,” katanya.
Proses perundingan masih berlanjutPernyataan serupa disampaikan Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto. Ia menekankan perundingan dagang RI dengan AS masih berproses dan tidak terdapat persoalan spesifik.
Menurutnya, jika ada dinamika dalam proses negosiasi merupakan hal yang lumrah. "Kalau ada dinamika dalam proses perundingan adalah hal yang wajar," ucapnya kepada Media Indonesia.
Pemerintah Indonesia, katanya, berharap kesepakatan dagang dengan Negeri Paman Sam dapat segera selesai dan menguntungkan kedua belah pihak.
Baca Juga :
Bantah Negosiasi AS-RI Terancam Gagal, Kemenko Perekonomian Pastikan Proses Berlanjut
(Ilustrasi ekspor. Foto; Dok MI)
Melansir Financial Times, dilaporkan kesepakatan dagang Indonesia–AS berada di ujung tanduk. Mengutip sumber yang memahami jalannya perundingan, laporan tersebut menyebut pejabat AS menilai Indonesia mundur dari komitmen yang dicapai pada Juli.
Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer menilai Jakarta menarik diri dari sejumlah kewajiban yang telah disepakati, termasuk penghapusan hambatan non-tarif untuk ekspor industri dan pertanian AS serta komitmen terkait isu perdagangan digital.
Menurut sumber tersebut, pejabat Indonesia menyampaikan beberapa komitmen yang bersifat mengikat tidak dapat dipenuhi, sehingga perlu dikemas ulang.
Namun, pihak AS menilai usulan perubahan ini berpotensi menghasilkan kesepakatan yang lebih buruk dibandingkan perjanjian terbaru AS dengan Malaysia dan Kamboja.
“Indonesia secara terang-terangan mengatakan mereka tidak dapat melaksanakan apa yang telah disepakati dan perlu menegosiasikan ulang komitmen awal agar tidak mengikat,” ujar salah satu sumber.
“Ini sangat bermasalah dan tidak diterima dengan baik oleh pihak AS. Indonesia bisa saja kehilangan kesepakatan ini," sambungnya.
AS juga meyakini kesepakatan pada Juli lalu telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelum rincian perjanjian tarif impor secara resiprokal dibahas lebih luas oleh pejabat terkait di dalam negeri. Namun, menurut sumber tersebut, dinamika politik domestik menjadi salah satu faktor yang membuat proses finalisasi berjalan lambat.
