FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jadwal keberangkatan jemaah haji Indonesia kian dekat. Jika sesuai rencana, gelombang pertama jemaah akan diterbangkan menuju Madinah pada 22 April 2026.
Namun menjelang lima bulan sebelum keberangkatan, proses pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) justru berjalan lambat.
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah membuka masa pelunasan BPIH 1447 H/2026 M sejak 24 November hingga 23 Desember 2025.
Meski demikian, data terbaru memperlihatkan angka pelunasan masih jauh dari harapan.
“Sayangnya sampai dengan tanggal 08 Desember 2025, berdasarkan data yang tayang di Kemenhaj, jamaah yang dinyatakan telah melakukan pelunasan biaya haji masih sangat minim, jauh dari kelaziman,” ujar Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, dikutip pada Kamis (11/12/2025).
“Padahal penutupan waktu pelunasan hanya menyisakan dua minggu ke depan,” tambahnya.
Melihat situasi yang tidak biasa ini, Komnas Haji mendesak Kemenhaj segera bergerak cepat.
Mustolih menilai perlu ada langkah strategis dan terukur agar pelunasan bisa kembali berjalan sesuai target.
Ada empat rekomendasi yang disampaikan Komnas Haji. Pertama, perlunya sosialisasi masif baik melalui kanal resmi pemerintah, jalur birokrasi, tokoh masyarakat, media daring, hingga lembaga pers.
Kata Mustolih, informasi mengenai pelunasan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Kedua, Komnas Haji meminta perbaikan sistem IT, karena banyak calon jemaah mengeluhkan lambatnya pemrosesan data di daerah.
Masalah teknis seperti ini dinilai menghambat antusiasme jemaah yang ingin menyelesaikan pelunasan.
Ketiga, ia menekankan perlunya penyederhanaan prosedur pelunasan, karena sejumlah aturan tambahan dianggap memberatkan.
“Jemaah mengeluhkan tambahan syarat dan prosedur pelunasan yang memperpanjang alur birokrasi,” tegasnya.
Keempat, Kemenhaj diminta membangun komunikasi intensif dengan berbagai elemen masyarakat mulai dari ormas keagamaan, tokoh daerah, pesantren, kampus, hingga KBIHU, PPIU, dan PIHK.
Langkah ini dianggap penting untuk menyamakan informasi terkait jadwal pelunasan dan kebijakan haji yang terus diperbarui.
Mustolih juga mengingatkan adanya batas waktu ketat dari pemerintah Arab Saudi.
“Perlu diingat, otoritas Arab Saudi pada musim haji kali ini telah memberikan warning, batas akhir penerbitan visa haji paling lambat pada 1 Syawal 1447 H/ 20 Maret 2026 M,” Mustolih menuturkan.
“Tidak ada toleransi atau perpanjangan. Visa tentu akan diterbitkan berdasarkan ketersediaan data jamaah yang telah lunas,” jelasnya.
Hingga 8 Desember 2025, jemaah reguler yang sudah melunasi biaya baru mencapai 17.745 orang, atau sekitar 8,8 persen dari total kuota 201.585 jemaah.
Beberapa provinsi bahkan masih mencatat angka pelunasan nol persen.
Situasi pada jemaah haji khusus justru lebih memprihatinkan. Dari kuota 16.573 jemaah, baru 3 orang yang tercatat melunas, setara 0,01 persen. Ketiganya berasal dari dua travel PIHK.
Mustolih menyebut kondisi ini sangat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Biasanya, jemaah langsung berbondong-bondong melunasi begitu masa pelunasan dibuka.
“Sehingga tidak berapa lama dari masa pelunasan, kuota telah terisi memenuhi target,” imbuhnya.
Menurut Komnas Haji, jika masalah pelunasan tidak segera ditangani, akan muncul efek domino yang dapat mengacaukan persiapan teknis haji 2026.
Mulai dari pengurusan paspor, penerbitan visa, penyediaan layanan transportasi, penerbitan kartu nusuk, hingga integrasi data jemaah bersama syarikah.
Bahkan, keterlambatan pelunasan bisa memicu tersendatnya akomodasi dan konsumsi jemaah di Arab Saudi. Jika masalah ini terus berlanjut, potensi kegagalan keberangkatan pun tidak bisa diabaikan.
(Muhsin/fajar)
