JAKARTA, KOMPASTV - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan isi pembahasan bersama Direktur bidang Pencegahan KPK.
“Datang ke Komisi Pemberatasan Korupsi bidang pencegahan menemui Pak Direktur untuk bersama-sama membahas satu penataan aset-aset milik negara, milik BUMN yang sampai saat ini puluhan ribu areal tanah tidak bersertifikat,” kata Dedi Mulyadi, Kamis (11/12/2025).
Dedi juga menjelaskan hal kedua terkait izin lokasi HGU yang habis bertahun-tahun tidak berproses.
“Kita ingin dorong itu berproses. Kemudian yang ketiga adalah mengembalikan kembali fungsi-fungsi hutan pada fungsinya,” jelasnya.
Lebih lanjut Dedi ingin mencoba memitigasi, mencegah bencana terjadi di Jawa Barat dengan cara menghijaukan gunung, menghijaukan lereng, mengembalikan kembali fungsi pesawahan, mengembalikan kembali fungsi sungai.
“Karena biaya pencegahan lebih murah dibanding dengan recovery bencana. Itu saja dan kita menjadikan KPK sebagai mitra untuk melakukan koordinasi dan membangun arah agar pembangunan sesuai dengan koridor undang-undang dan sesuai dengan koridor pembangunan yang berbasis ekologi,”kata Dedi.
Lebih lanjut Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 KPK Brigjen (Pol) Bahtiar Ujang Purnama menyampaikan salah satu mitigasi terkait potensi ketahanan lingkungan.
“Prinsipnya KPK siap membantu pemerintah Jawa Barat untuk mewujudkan Jawa Barat, ketahanan lingkungan dan memitigasi lingkungan tidak terjadi bencana alam,” kata Bahtiar.
Sahabat KompasTV, bagaimana pendapat kalian terkait berita ini, tulis di kolom komentar ya!
Video Editor: Aqshal
#gubernurjawabarat #dedimulyadi #bencana
Baca Juga: Gubernur Dedi Mulyadi Sambangi KPK, Bahas Apa?
Penulis : Yuilyana
Sumber : Kompas TV
- dedi mulyadi
- jawa barat
- bencana jawa barat
