Delegasi OECD ke Indonesia, Perdagangan dan Ekonomi Digital Jadi Sorotan

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan perkembangan terbaru proses keanggotaan penuh Indonesia dalam Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Airlangga bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono, dan sederet pejabat mengikuti Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Nasional OECD.

Rapat itu digelar di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian dengan Tim Delegasi OECD yang dipimpin oleh Deputy Secretary General OECD Amb. Frantisek Ruzicka pada Kamis (11/12).

“Minggu ini tim sekretariat OECD dipimpin oleh Deputy Secretary General, sedang melakukan kunjungan dan untuk melihat langsung bagaimana percepatan aksesi Indonesia untuk persiapan tinjauan teknis tersebut,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12).

“Pertemuan pagi ini Indonesia melakukan update terhadap technical review, dan hingga saat ini bidang utamanya adalah lingkungan perdagangan dan ekonomi digital,” tambahnya.

Airlangga menuturkan peninjauan dilakukan karena bidang perdagangan dan ekonomi digital berperan penting dan memiliki kompleksitas tinggi, dalam membentuk ketahanan nasional untuk menghadapi situasi global saat ini.

Airlangga mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto juga telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 untuk menyesuaikan struktur kementerian terkait aksesi tersebut.

Selain itu, pemerintah juga meluncurkan platform digital INA OECD sebagai wadah koordinasi nasional untuk mendukung proses keanggotaan.

Airlangga mengeklaim Deputy Secretary-General OECD dalam pertemuan terbaru menyatakan bahwa progres aksesi Indonesia sudah sangat terlihat dan prioritas kebijakan yang ditetapkan pemerintah dinilai selaras dengan agenda OECD.

Menurutnya, keanggotaan Indonesia juga diharapkan dapat memperkuat kemampuan navigasi di tengah ketidakpastian global, terutama dalam lanskap multilateralisme dan multipolarisme.

“Kemudian juga prioritas yang ditetapkan juga cocok, artinya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh OECD. Dan juga tentu di tengah ketidakpastian global, keanggotaan Indonesia di OECD ini diharapkan dapat menavigasi ketidakpastian dan kondisi multilateralisme dan multipolarisme yang ada di global,” jelas Airlangga.

Di bidang perdagangan, OECD mengapresiasi posisi Indonesia yang tetap kuat meski tensi perang dagang global meningkat. Indonesia dinilai semakin terlihat di panggung internasional, didukung oleh berbagai perjanjian internasional termasuk CEPA, serta kunjungan Prabowo ke Pakistan pekan lalu.

Airlangga menekankan visibilitas global ini dibarengi dengan percepatan reformasi dan transformasi ekonomi. Salah satu contoh yang dipaparkan adalah implementasi program Makan Bergizi Gratis yang telah menjangkau hampir 44 juta penerima hanya dalam satu tahun, jauh lebih cepat dibanding negara lain.

Ia menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola, khususnya terkait kesiapan Indonesia untuk bergabung dengan Konvensi Anti-Suap Internasional OECD, dengan KPK sebagai leading sector.

“Kemudian aksesi Indonesia ini diharapkan bisa menelurkan kebijakan-kebijakan yang bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena tujuannya adalah kebijakan yang lebih baik untuk kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera,” tutur .