Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah buka suara soal sikap Indonesia dalam potensi normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel sebagai syarat aksesi keanggotaan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Posisi Indonesia yang tidak memiliki hubungan diplomasi dengan Israel menjadi tantangan tersendiri di tengah upaya mengejar target menjadi anggota penuh OECD pada 2027. Alasannya, mekanisme penerimaan anggota baru OECD yang mewajibkan persetujuan bulat (unanimous decision) dari seluruh negara anggota, termasuk Israel.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa proses keanggotaan memang membutuhkan persetujuan mutlak dari seluruh anggota. Kendati demikian, terkait isu Israel, dia menegaskan posisi Indonesia tetap berpedoman pada arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Keanggotaan tentu membutuhkan unanimous keputusan dari anggota yang lain. Terkait [Israel], Bapak Presiden sudah jelas dalam pidato di PBB. Apabila Israel menyelesaikan isu secara politik dengan Palestina, maka di situlah proses mengenai Indonesia [berjalan]," ujarnya menjawab pertanyaan awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (11/12/2025).
Airlangga menekankan tidak ada perubahan sikap atau pernyataan lain di luar koridor kebijakan luar negeri yang telah digariskan Kepala Negara. Artinya, normalisasi hubungan hanya dimungkinkan apabila syarat penyelesaian konflik Palestina terpenuhi.
"Jadi, tidak ada statement lain kecuali statement Pak Presiden di dalam pidato PBB," tegasnya.
Baca Juga
- Aksesi OECD: RI Bidik Keanggotaan Penuh 2027, Tapi Korupsi Jadi Ganjalan
- Survei OECD: Warga RI Malas Bayar Pajak Karena Duit Pajak Dikorupsi
- Ikut BRICS hingga OECD, Rosan: RI Tidak Condong ke Blok Tertentu
Sebagai catatan, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyampaikan sikap resmi Indonesia dalam forum Konferensi PBB pada Selasa (23/8/2025).
Kala itu, Prabowo menyatakan Indonesia siap mengakui keberadaan negara Israel dan mendukung jaminan keamanannya, dengan syarat mutlak Israel harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina dan menghentikan agresi militer.
"Indonesia akan segera mengakui Negara Israel dan kami akan mendukung semua jaminan keamanan Israel," ungkap Prabowo.
Sementara itu, Deputy Secretary-General OECD Frantisek Ruzicka merespons target keanggotaan penuh Indonesia di OECD pada 2027 itu. Menurutnya, kecepatan proses aksesi sepenuhnya bergantung pada kemampuan pemerintah Indonesia dalam mengadopsi dan mengimplementasikan legislasi yang sesuai standar OECD.
"Anda tahu lagu Don't Stop Believin'. Jadi, kita harus yakin. Namun, kecepatan proses bergantung pada kemampuan kedua belah pihak, terutama pemerintah Indonesia untuk mengadopsi legislasi. Jika Indonesia terus berproses seperti saat ini, ada peluang besar keanggotaan itu akan terjadi dalam waktu dekat [foreseeable future]," kata Ruzicka usai rapat dengan Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (11/12/2025).
