Jangan Biarkan Anak-anak Sumatera Kehilangan Hak Pendidikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anak-anak dan generasi muda di Sumatra sudah kehilangan banyak hal akibat bencana. Terkhusus pada hak mereka memperoleh pendidikan. Negara memiliki kewajiban moral, hukum, dan kemanusiaan untuk memastikan pendidikan mereka tetap berjalan. Pemerintah tidak boleh abai dengan hak mendasar tersebut.

Seruan ini dinyatakan dengan lantang oleh Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah, Sjaifudian yang meminta pemerintah, khususnya, Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, dan BRIN, untuk melakukan percepatan langkah pemulihan pascabencana dan memastikan seluruh kebijakan benar-benar berpihak kepada anak-anak dan masa depan mereka.

Dari hasil rapat Komisi X DPR RI dengan Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, dan BRIN tanggal 8 Desember 2025 telah membahas dan menyepakati serta melakukan langkah-langkah terkait masalah pendidikan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Bencana Sumatra telah melumpuhkan layanan pendidikan secara luas. Data sementara menunjukkan 2.798 sekolah terdampak, 5.421 ruang kelas rusak, serta lebih dari 600 ribu siswa yang terganggu proses belajarnya,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini, Kamis (11/12).

Di tingkat pendidikan tinggi, 60 perguruan tinggi juga terdampak, dengan aktivitas akademik yang terhenti akibat kerusakan fasilitas dan situasi darurat di lingkungan kampus.

“Situasi ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa ketahanan pendidikan Indonesia terhadap bencana masih sangat rendah. Dalam kondisi darurat seperti ini, prioritas utama negara adalah memastikan proses belajar dapat kembali berlangsung secepat mungkin, meskipun melalui ruang darurat, tenda, atau balai desa,” paparnya.

Ia juga menekankan, rehabilitasi sekolah tidak boleh menjadi proses lambat yang tersandera birokrasi.

“Komisi X DPR RI mendesak koordinasi kuat antara Kemendikdasmen, Kemdiktisaintek, BNPB, Kementrian PUPR, Kemensos, dan pemerintah daerah agar pemulihan pendidikan berjalan cepat, terarah, dan berkelanjutan,” katanya.

Komisi X menilai ada delapan langkah mendesak yang harus segera dilakukan negara terkait pendidikan di ketiga provinsi yang terkena banjir dan longsor tersebut.

Berikut 8 langkah yang harus segera dilakukan pemerintah, pertama, memulai kembali pembelajaran tanpa menunggu gedung selesai, agar ritme belajar anak tidak hilang.

Kedua, mempercepat rehabilitasi sekolah dengan standar bangunan tahan bencana dan berbasis peta risiko.

Ketiga, menyediakan layanan psikososial secara sistematis bagi siswa dan guru. Keempat, memastikan perlengkapan belajar dasar tersedia, termasuk alat tulis, buku, seragam, dan gawai.

Kelima, memberikan relaksasi aturan pendidikan, menyederhanakan administrasi, menunda proses penilaian seperti ujian, serta mempercepat bantuan operasional dan rehabilitasi.

Keenam, memberikan bantuan seperti pembebasan UKT atau beasiswa bagi mahasiswa yang kuliah di luar wilayah bencana namun keluarganya terdampak.

Ketujuh, memberikan bantuan sosial bagi guru, dosen, dan tenaga kependidikan yang terdampak. Kedelapan, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah dengan satu komando yang jelas. (Pram/fajar)