Bisnis.com, JAKARTA -- Defisit anggaran bisa menembus angka 3% jika Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak mampu memenuhi penerimaan pajak tahun 2025 sebesar Rp2.005 triliun.
Hal itu tertuang dalam arahan Direktur Jenderal alias Dirjen Pajak kepada jajarannya pada tanggal 6 Desember 2025.
Informasi yang dihimpun Bisnis, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala kantor wilayah dan jajaran direktur di DJP supaya mengejar kekurangan penerimaan pajak.
Instruksi atau maklumat itu menekankan bahwa ambang batas minimum penerimaan pajak supaya defisit tidak menembus 3% adalah Rp2.005 triliun.
Persoalannya, dalam rapat pimpinan terbatas yang berlangsung di Bogor akhir Oktober 2025, para kakanwil hanya mampu berkomitmen untuk mengejar pencapaian target penerimaan pajak di angka Rp1.947,2 triliun. Artinya masih terjadi selisih sebesar Rp57,8 triliun.
Untuk itu, dalam waktu yang hanya tersisa 20 hari, otoritas pajak akan menyasar penerimaan dari sejumlah sektor mulai dari pajak orang kaya, sawit, hingga tunggakan pajak dari sektor batu bara.
Baca Juga
- Dirjen Bimo Incar Pajak Sektor Sawit dan Minerba, Ini Alasannya
- Instruksi Dirjen Pajak: Kejar Setoran Rp2.005 Triliun, Orang Kaya, Sawit, Batu Bara Sasaran Eksekusi!
- Survei OECD: Warga RI Malas Bayar Pajak Karena Duit Pajak Dikorupsi
Bimo sendiri tidak menjawab perntanyaan Bisnis saat dikonfirmasi tentang pencapaian target Rp2.005 triliun, termasuk rencananya mengoptimalkan penerimaan pajak dari sawit dan batu bara. Dia mengirimkan pertanyaan Bisnis kepada Direktur Pelayanan, Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli.
Rosmauli menuturkan bahwa angka target penerimaan dan seluruh langkah pengawasan wajib pajak dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah melalui mekanisme resmi APBN.
“Secara prinsip, penguatan monitoring dan pengendalian risiko dilakukan secara rutin terhadap seluruh sektor untuk memastikan penerimaan negara dikelola secara akuntabel dan profesional,” ujar Rosmauli kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).
Peringatan DPRSebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mewanti-wanti potensi melebarnya defisit APBN sejalan dengan realisasi penerimaan pajak APBN 2025 yang baru terkumpul 70,2% sampai dengan akhir Oktober 2025.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyebut pihaknya telah menyusun simulasi dampak realisasi penerimaan pajak 2025 dengan defisit APBN. Namun, dia menyebut simulasi tersebut tidak mengacu pada outlook laporan semester I/2025 melainkan APBN 2025.
Politisi Partai Golkar itu mewanti-wanti defisit bisa melebar apabila penerimaan pajak tidak tercapai sesuai dengan target.
"Ini mengkhawatirkan, sementara tadi penerimaan kita baru 70,2% [terhadap outlook]. Saya khawatirnya di defisit. Ini yang mengkhawatirkan," terangnya saat rapat bersama dengan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan jajarannya, Senin (24/11/2025).
Oleh sebab itu, Misbakhun pun mempertanyakan apa langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan jajarannya selama kurang dari 40 hari ke depan.
Langkah strategis yang dipertanyakan Misbakhun adalah yang merupakan rutinititas, maupun berupa extra effort. Menurut Misbakhun, apabila realisasi penerimaan pajak hanya terkumpul 90% sampai akhir tahun maka defisit bisa menembus 3% terhadap PDB.
Padahal, UU mengatur batas defisit APBN hanya 3% terhadap PDB. Sementara itu, outlook defisit sebagaimana laporan semester I/2025 APBN yakni 2,78% terhadap PDB.
"Kalau [pajak] kita 90% dari target penerimaan itu [defisit] sudah 3,39% [terhadap PDB]. Kalau 85% itu 3,92%. Risiko ini bagaimana bapak mitigasinya?," terang Misbakhun.
Misbakhun pun menyampaikan kepada Bimo bahwa pihaknya berharap ada kebaruan dari segi visi hingga kepemimpinan dirjen pajak yang belum menjabat setahun itu. Dia menjamin parlemen akan memberikannya dukungan.
"Semua senjata kami kasih. Senjata laras panjang, laras pendek, senjata ninja pun kami kasih. Semuanya kami kasih melalui keputusan politik yang eligible,"
