Indonesia masih terus menjalankan proses untuk bergabung secara penuh dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Salah satu syaratnya yakni harus mendapatkan persetujuan tanpa keberatan dari semua anggota, termasuk Israel.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui adanya syarat tersebut. Namun, ia menegaskan, sikap Indonesia saat ini tetap merujuk kepada pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam Sidang Umum perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada 22 September 2025.
“Bapak Presiden sudah jelas dalam pidato di PBB, dan saya pikir itu sudah menjadi jelas bahwa apabila Israel menyelesaikan isu secara politik dengan Palestina, maka di situlah proses mengenai Indonesia. Jadi, tidak ada statement lain kecuali statement Pak Presiden di dalam pidato PBB,” kata Airlangga dalam konferensi pers update proses aksesi OECD Indonesia di Gedung Kemenko Perekonomian, Kamis (11/12).
Adapun saat Prabowo memberikan pidato di sidang PBB, ia mengatakan Indonesia akan mengakui Israel sebagai negara. Hanya saja ini akan dilakukan jika Israel mengakui Palestina sebagai negara Merdeka dan berdaulat.
“Kita harus menjamin status kenegaraan Palestina. Namun, Indonesia juga siap menyatakan, saat Israel mengakui kemerdekaan dan status kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui Israel, dan kami akan mendukung seluruh jaminan atas keamanan Israel," kata Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) mengenai Palestina dan Solusi Dua Negara di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Senin (22/9) waktu setempat.
Pernyataan Prabowo kemudian disambut riuh tepuk tangan dari arah kursi delegasi negara-negara peserta KTT. Dalam kesempatan sama, Prabowo menegaskan Deklarasi New York telah menyediakan jalan yang adil menuju perdamaian antara Israel dan Palestina.
Deklarasi New York disahkan oleh Majelis Umum PBB juga merespons genosida di Gaza oleh militer Israel. Deklarasi itu menyuarakan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
Indonesia sudah mengajukan initial memorandum kepada OECD pada tahun lalu. Airlangga mengatakan perkembangan terbaru saat ini, Indonesia sudah masuk ke dalam tahapan tinjauan teknis.
“Minggu ini tim sekretariat OECD, dipimpin oleh Deputy Secretary General sedang melakukan kunjungan dan untuk melihat langsung bagaimana percepatan aksesi Indonesia untuk persiapan tinjauan teknis tersebut," kata Airlangga.
Airlangga menjelaskan, terdapat beberapa bidang kebijakan yang saat ini memasuki peninjauan teknis dengan OECD. Bidang-bidang ini yaitu terkait dengan lingkungan, perdagangan, dan ekonomi digital.
Dia berharap keanggotaan Indonesia dengan OECD bisa menavigasi ketidakpastian di global. Selain itu, aksesi Indonesia bergabung ke OECD juga diharapkan bisa memberikan kebijakan yang bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
"Karena tujuannya adalah kebijakan yang lebih baik untuk kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Hari ini kami juga menyampaikan dan memperlihatkan kepada OECD bahwa proses yang Indonesia lakukan adalah transparan dan terbuka," ujar Airlangga.
Ia menambahkan, pemerintah juga saat ini telah memperbarui platform dalam aksesi OECD. Hal ini dilakukan dengan membuat platform digital yang disebut INA-OECD yang menjadi wadah koordinasi dan kolaborasi digital bagi Indonesia
