Soal CPNS 2026, Ini Pernyataan Resmi KemenPAN-RB

FAJAR, JAKARTA — Pemerintah mulai membuka gambaran arah seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa rekrutmen tahun depan akan memberi porsi khusus bagi fresh graduate sebagai bagian dari regenerasi aparatur sipil negara (ASN).

Menurut Rini, pemerintah saat ini tengah menghitung detail kebutuhan pegawai di seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Perhitungan itu menjadi dasar dalam penetapan formasi CPNS 2026, terutama karena struktur organisasi pemerintahan telah berubah menjadi 48 kementerian.

“Saya sangat concern terhadap bagaimana regenerasi ASN, dan tentunya para fresh graduate. Kemarin kita banyak fokus menyelesaikan tenaga honorer. Ke depan, saya ingin fokus pada fresh graduate agar mereka bisa ikut serta menjadi bagian dari birokrasi,” ujar Rini di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Setelah Honorer, Kini Giliran Fresh Graduate

Dalam rekrutmen CPNS 2024 lalu, pemerintah memberikan prioritas kepada penyelesaian status tenaga honorer melalui pengangkatan sebagai pegawai paruh waktu atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah itu merupakan amanat undang-undang untuk menuntaskan masalah honorer yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Namun untuk CPNS 2026, pemerintah mulai menggeser fokus. Kesempatan bagi lulusan baru dibuka lebih luas, sejalan dengan kebutuhan regenerasi ASN yang semakin mendesak mengingat banyaknya pegawai senior yang memasuki masa pensiun.

Menurut Rini, birokrasi harus diisi talenta baru yang memiliki kemampuan digital, kreativitas, dan daya adaptasi tinggi. “Ke depannya saya berharap bisa fokus kepada para fresh graduate untuk ikut seleksi,” tegasnya.

Masih Menunggu Hitungan Kebutuhan Pegawai

Meskipun arah kebijakan sudah dibuka, Rini menegaskan bahwa pemerintah tetap harus merampungkan analisis kebutuhan pegawai dari seluruh instansi. Hitungan tersebut tidak hanya berpatokan pada kebutuhan saat ini, tetapi disesuaikan dengan strategi pembangunan lima tahun ke depan.

“Untuk tahun 2026, karena kementeriannya sudah menjadi 48, saya meminta semuanya melakukan analisis kebutuhan yang sesuai dengan strategi lima tahun ke depan,” jelasnya.

Kementerian dan lembaga diminta menyerahkan rincian kebutuhan SDM secara akurat, termasuk kebutuhan jabatan baru yang sesuai perkembangan teknologi dan arah transformasi birokrasi.

Terkendala SK Pegawai Daerah

Rini juga mengungkap adanya kendala administratif di daerah yang turut mempengaruhi penetapan formasi nasional. Sejumlah pemerintah daerah belum menyelesaikan penetapan Surat Keputusan (SK) bagi pegawai hasil rekrutmen 2024, baik SK pegawai paruh waktu maupun PPPK.

“Masih banyak yang belum mendapat SK dari instansi pemerintah. Ini yang sedang saya selesaikan, termasuk SK penerimaan 2024 yang tertunda,” ujar Rini.

Keterlambatan SK berdampak pada sinkronisasi data kebutuhan pegawai daerah, sehingga pemerintah berhati-hati sebelum menetapkan formasi CPNS 2026.

Menunggu Keputusan Final

Dengan berbagai proses yang tengah berjalan, pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi pembukaan CPNS 2026. Namun pernyataan Rini memberi sinyal kuat bahwa:

Fresh graduate akan mendapat kuota signifikan,

Formasi akan disesuaikan peta kebutuhan lima tahun,

Penyelesaian SK pegawai 2024 menjadi prioritas sebelum finalisasi formasi 2026,

Kementerian/Lembaga yang berjumlah 48 harus segera melaporkan kebutuhan SDM baru.

Bagi masyarakat, terutama lulusan baru, CPNS 2026 diprediksi menjadi salah satu rekrutmen terbesar dalam beberapa tahun terakhir—sekaligus pintu masuk regenerasi birokrasi Indonesia.