Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menanggapi pernyataan KH Said Aqil Siroj yang menyebut polemik internal PBNU saat ini dipicu oleh isu konsesi tambang dan meminta kepada pengurus untuk mengembalikannya kepada pemerintah.
Gus Yahya menilai usulan Said Aqil agar konsesi tersebut dikembalikan kepada pemerintah dapat dibicarakan dalam forum organisasi.
“Iya itu gak masalah tapi semua harus dibicarakan bersama, toh, karena keputusannya ini juga keputusan bersama, maka kalau diubah harus dengan pembicaraan bersama. Soal putusannya kayak apa ,mari kita bicarakan nanti,” kata Gus Yahya, sapaan Yahya Cholil Staquf, di Jakarta, Kamis.
Gus Yahya tidak menyalahkan jika publik melihat konflik internal di tubuh PBNU disebabkan oleh tambang, sehingga wajar ketika isu tersebut menjadi perhatian masyarakat.
Baca juga: Hormati AD/ART, pleno PBNU urung digelar karena Rais Aam tak hadir
Kendati demikian, menurut dia, masalah bukan hanya dari tambang, tapi ada masalah-masalah lain yang dinilainya lebih kompleks.
“Bahwa kemudian ada gambaran terkait dengan tambang, mungkin saya kira ya masyarakat melihat yang paling banyak kerumunan, kepentingannya ada di situ. Tapi kita pasti lihat lah, karena ini kompleks ada masalah macam-macam,” kata Gus Yahya.
Sebelumnya, dikutip dalam NU.or.id, Mustasyar PBNU KH Said Aqil Siroj menyampaikan pandangannya terkait polemik konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU.
Kiai Said mengusulkan agar konsesi tambang sebaiknya dikembalikan kepada pemerintah demi menghindari mudarat yang semakin nyata bagi jam’iyah.
Baca juga: Gus Yahya tak permasalahkan jika Muktamar ingin dipercepat
Awalnya, Kiai Said memandang kebijakan pemerintah yang memberikan konsesi tambang kepada PBNU sebagai bentuk apresiasi negara terhadap kontribusi NU dan sebagai peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi organisasi.
Pada saat itu langkah tersebut dianggap tepat selama dikelola dengan tata kelola yang kuat serta membawa manfaat nyata bagi warga NU.
Namun, menurutnya, situasi yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir justru menunjukkan hal yang berbeda. Persoalan internal yang muncul di tubuh PBNU, perdebatan mengenai tata kelola, serta polemik yang melebar ke ruang publik telah menimbulkan kegaduhan yang merugikan organisasi.
Baca juga: Menag harap hasil Pleno PBNU jadi solusi di tengah perpecahan internal
Gus Yahya menilai usulan Said Aqil agar konsesi tersebut dikembalikan kepada pemerintah dapat dibicarakan dalam forum organisasi.
“Iya itu gak masalah tapi semua harus dibicarakan bersama, toh, karena keputusannya ini juga keputusan bersama, maka kalau diubah harus dengan pembicaraan bersama. Soal putusannya kayak apa ,mari kita bicarakan nanti,” kata Gus Yahya, sapaan Yahya Cholil Staquf, di Jakarta, Kamis.
Gus Yahya tidak menyalahkan jika publik melihat konflik internal di tubuh PBNU disebabkan oleh tambang, sehingga wajar ketika isu tersebut menjadi perhatian masyarakat.
Baca juga: Hormati AD/ART, pleno PBNU urung digelar karena Rais Aam tak hadir
Kendati demikian, menurut dia, masalah bukan hanya dari tambang, tapi ada masalah-masalah lain yang dinilainya lebih kompleks.
“Bahwa kemudian ada gambaran terkait dengan tambang, mungkin saya kira ya masyarakat melihat yang paling banyak kerumunan, kepentingannya ada di situ. Tapi kita pasti lihat lah, karena ini kompleks ada masalah macam-macam,” kata Gus Yahya.
Sebelumnya, dikutip dalam NU.or.id, Mustasyar PBNU KH Said Aqil Siroj menyampaikan pandangannya terkait polemik konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU.
Kiai Said mengusulkan agar konsesi tambang sebaiknya dikembalikan kepada pemerintah demi menghindari mudarat yang semakin nyata bagi jam’iyah.
Baca juga: Gus Yahya tak permasalahkan jika Muktamar ingin dipercepat
Awalnya, Kiai Said memandang kebijakan pemerintah yang memberikan konsesi tambang kepada PBNU sebagai bentuk apresiasi negara terhadap kontribusi NU dan sebagai peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi organisasi.
Pada saat itu langkah tersebut dianggap tepat selama dikelola dengan tata kelola yang kuat serta membawa manfaat nyata bagi warga NU.
Namun, menurutnya, situasi yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir justru menunjukkan hal yang berbeda. Persoalan internal yang muncul di tubuh PBNU, perdebatan mengenai tata kelola, serta polemik yang melebar ke ruang publik telah menimbulkan kegaduhan yang merugikan organisasi.
Baca juga: Menag harap hasil Pleno PBNU jadi solusi di tengah perpecahan internal
