FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Benny K Harman memberikan warning kepada para pejuang demokrasi di Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan.
Peringatan itu dia sampaikan karena menurutnya saat ini ada kekuatan maha dahsyat untuk mencabut hak paling penting bagi masyarakat, yaitu hak untuk memilih pemimpinnya, dengan dalih praktik politik uang sangat sulit dikontrol.
“Para pejuang demokrasi harus waspada karena pada saat ini ada kekuatan dahsyat – invisible power – yang ingin mencabut hak paling penting dari rakyat yaitu hak untuk memilih pemimpin mereka secara langsung dgn alasan money politics yang sulit dikontrol,” kata Benny K Harman, Kamis (11/12).
Belakangan ini, kembali ramai suara elite politik di pusat yang menginginkan pemilihan kepada daerah tidak lagi melalui pemilihan langsung, tapi kembali pada pola masa lalu yakni melalui parlemen.
Terkait praktik politik uang setiap kali ajang politik berlangsung, Benny K Harman menegaskan bahwa alasan yang disampaikan elite pusat tersebut mungki saja ada benarnya. Namun dia menegaskan bahwa politik uang tersebut bulan merupakan kesalahan rakyat, sehingga haknya memilih pemimpin tidak semestinya dicabut. “Mungkin saja alasan itu ada benarnya namun itu bukan kesalahan rakyat,” tandas Benny K Harman.
Karena itu, solusi atas persoalan tersebut bulkan dengan mencabut hak rakyat melainkan dengan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada calon pemimpin atau oligarki, yang telah memanipulasi dan memanfaatkan kelemahan rakyat untuk meraih kekuasaan.
“Jangan pernah kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung kita cabut kembali. Yang kurang kita koreksi. Agar menjadi lebih baik. Saya pikir itu. Iya kan?#RakyatMonitor,” tandas Benny K Harman.
Sebelumnya, wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mencuat dan menjadi perbincangan elite politik nasional.
Usulan ini pertama kali dilontarkan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia pada puncak perayaan HUT ke-61 Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Ia menilai mekanisme pemilihan lewat DPRD dapat mengatasi berbagai persoalan yang muncul dalam Pilkada langsung.
“Setahun lalu kami menyampaikan, kalau bisa Pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro-kontra, tapi setelah kami kaji, alangkah lebih baiknya pemilihan dilakukan lewat DPRD Kabupaten/Kota supaya tidak lagi pusing-pusing,” ujar Bahlil. (fajar)
